Pendidikan

Modernisasi dan Rekonstruksi Pendidikan di Era Globalisasi

Modernisasi dan Rekonstektualisasi Pendidikan di Era Globalisasi

Abstrak: Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang. Area kebijakan pendidikan merupakan diskursus penting dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Kebijakan pendidikan amat menentukan konstruksi dan arah pembangunan manusia Indonesia. Kebijakan pendidikan tidak dirumuskan dalam suatu proses yang tunggal, tetapi ia ditentukan oleh berbagai variabel penting, apalagi jika kebijakan pendidikan itu ingin difokuskan kepada upaya mengantisiapasi perkembangan aspirasi masyarakat. Pada era global seperti sekarang, kebijakan pendidikan harus mencerminkan tuntutan modernisasi dan rekonstektualisasi, sehingga kebijakan pendidikan itu relevan dengan aspirasi masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perkembangan atau tuntutan globalisasi.

  1. A. Pendahuluan

Belakangan ini muncul perdebatan menarik tentang praktik pendidikan. Perdebatan itu mencakup pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan. Diantara pertanyaan itu adalah kemana arah kebijakan pendidikan kita akan ditujukan? Dimanakah peran dan relevansi pendidikan dengan pembangunan ekonomi? Apakah kebijakan pendidikan yang selama ini diambil telah mempertimbangkan tuntutan perubahan yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak menghantui masyarakat. Tulisan ini ingin memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang. Diantara variabel penting untuk dicermati adalah perkembangan proses modernisasi yang amat dinamis, seiring dengan itu juga munculnya hegemoni kapitalisme global di dalam kehidupan masyarakat yang membawa konsekuensi interkoneksi kebijakan dengan beragam perkembangan aspirasi didunia internasional.

Ada kepentingan yang cukup besar untuk membangun suatu arah kebijakan pendidikan ketika banyak variasi dan analisa kebijakan pendidikan yang dilansir sebagai antisipasi kebutuhan yang berkembang ditengah masyarakat. Urgensi ini menjadi krusial ketika para pembuat kebijakan pendidikan lokal juga terlibat dalam proses penentuan kebijakan untuk memenuhi kepentingan umum. Kepentingan membangun arah pendidikan yang lebih terang menjadi semakin signifikan ketika tuntutan kontemporerisasi kebijakan pendidikan bertemu dengan perubahan situasi internasional. Hal tersebut sebagai akibat dari proses modernisasi dan globalisasi ekonomi. Apa yang terjadi di Barat atau Utara selalu menjadi rujukan dan referensi pertimbangan politik pendidikan baik bagi para penguasa di tingkat pusat maupun para otoritas pengambil kebijakan di tingkat lokal. Pertanyaan yang dapat dikemukan adalah apakah ada penjelasan yang lebih mendasar tentang pola perubahan kehidupan masyarakat, kondisi politik, dan ekonomi terhadap proses penyusunan kebijakan pendidikan serta kebijakan sosial? Apakah ada penjelasan yang lebih memadai tentang ideologi apa dan bagaimana solusi yang ditawarkan dalam proses penentuan kebijakan pendidikan bagi masyarakat yang berubah secara dinamis?

Masalah pokok kita kemudian adalah bagaimana merumuskan kebijakan pendidikan yang memperhatikan tuntutan perubahan? Apakah kebijakan pendidikan yang selama ini diambil telah mampu memodernisasikan praktik penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan lebih kontektual dan mempunyai daya adaptasi yang memadai menghadapi globalisasi? Pilihan-pilihan solusi apa saja yang tersedia dan dapat diambil oleh apara penentu kebijakan agar praktik pendidikan lebih kontektual, bergayut dengan aspirasi masyarakat?

  1. B. Kajian Literatur
    1. 1. Modernisasi dan Globalisasi Ekonomi

Di dalam diskursus modernisasi pendidikan belakangan ini, terdapat pertanyaan penting yakni bagaimana globalisasi bisa menjelaskan peran pendidikan nasional suatu negara di dalam mendorong perkembangan ekonomi? Sementara globalisasi ekonomi meniscayakan perubahan-perubahan pengaturan (regulasi) yang harus memenuhi ‘syarat-syarat’ perjanjian internasional dan dorongan kuat untuk memenuhi kesejahteraan sosial.

Kita dapat menyaksikan dibeberapa negara seperti Kolombia, Chili, Portugal, Jepang, Thailand, di mana para pejabat pemerintahan negara atau bahkan kekuatan yang berkuasa memiliki otoritas untuk memerintah telah mengalami penurunan kemampuan untuk dapat mengendalikan atau mengawasi aktivitas korporasi multinasional (MNC) yang selalu memelihara pencapaian tujuan ekonomi mereka. Akibatnya, apa yang disebut oleh Brown dan Lauder (1996) sebagai hilangnya ‘Keyneysian Capacity’, yakni sebuah kemampuan untuk memperoleh dan kemampuan untuk menentukan kebebasan dalam menyusun serta membuat kebijakan.

Namun demikian, yang terpenting bukanlah mitos hilangnya kekuasaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan pendidikan, akan tetapi bagaimana meningkatkan kapasistas proses penentuan kebijakan pendidikan dan sosial yang dapat memberikan solusi pada perkembangan kebutuhan masyarakat. Globalisasi sendiri memaksa setiap pemerintahan negara meningkatkan kapasitasnya masing-masing agar para pengambil kebijakan politik negara dapat memahami apa yang sedang menjadi tuntutan arus perubahan. Dalam proses globalisasi, kapasitas suatu negara berbeda-beda. Apalagi jika kita memperhatikan dilema yang muncul dan dihadapi oleh setiap negara. Sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan regional dan internasional yang kemudian memaksa perubahan status negara menjadi ‘mendunia’. Itulah sebabnya dalam banyak kasus kesepakatan untuk merumuskan politik pendidikan mendorong terbentuknya persekutuan-persekutuan baru berdasarkan pertimbangan kapasistas dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap negara.

Jika kita memperhatikan dengan seksama perkembangan ekonomi Barat, terdapat perubahan-perubahan dalam ruang lingkup aktivitas kehidupan nasional mereka. Yang paling nyata adalah telah berkembang kebijakan deregulasi dan privatisasi sebagai alat proses modernisasi suatu negara dalam bentuk pengaturan-pengaturan baru berbagai aktivitas kehidupan sosial. Aturan semacam ini, sesungguhnya mendeskripsikan ikatan kerjasama antara pemerintahan negara dengan para pengusaha dan para pekerja. Salah satu kunci perubahan itu terletak dalam apa yang disebut oleh Brown dan Lauder (1996) sebagai ‘Fordist’ yakni pengembangan fungsi pemerintahan negara sebagai sebuah ‘pedagang strategis’, yang kemudian membentuk pengembangan arah ekonomi nasional melalui investasi dalam sektor ekonomi kunci dan investasi dalam pengembangan modal manusia.

Dalam konteks ini, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (khususnya pekerja) sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian dalam melakukan perdagangan, apalagi ada tekanan-tekanan yang cukup kuat dari globalisasi. Oleh karena itu, penyusunan aturan baru akan banyak membantu mengubah produksi dari investasi sektor kunci dengan memanfaatkan kekebebasan melakukan produksi yang didasarkan pada pengetahuan.

Setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan fungsi pemerintahan negara sebagai sebuah ‘pedagang strategis’. Pertama, bahwa apapun yang kita kembangkan dan kita produksi atas dasar modal manusia atau ekonomi untuk bersaing di pasar global selalu saja sistem Barat tidak berpihak kepada ‘ekspor’ dari negara di luar Barat. Apalagi aturan main yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak memberi peluang yang luas untuk tenaga kerja luar Barat sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Keadaan ini mempermudah peluang munculnya korporasi multinasional (MNC) yang menjadi instrumen penting dalam menyusun kesepakatan-kesepakatan baru antarnegara. Kedua, ketika Barat, dan (pernah juga) negara-negara macan Asia mengalami perkembangan yang pesat dibidang ekonomi timbul gagasan dan pikiran baru yang lebih fleksibel dan bersifat sementara mengenai bangunan produksi yang didasarkan pada peningkatan konten keahlian dan jenis pekerjaan yang penuh dengan tekanan, terutama di sektor pelayanan publik. Akibatnya, muncul jenis-jenis pekerjaan dan profesi baru yang mengharuskan keterlibatan gender dalam dunia kerja. Dalam konteks hubungan pekerjaan misalnya, marak tuntutan akan perlunya diatur sistem baru tentang perburuhan yang tidak hanya menguntungkan para pengusaha, tetapi juga menguntungkan pihak pekerja. Ketiga, peran pemerintahan negara sebagai ‘ pedagang strategis’ tidak akan berarti tanpa adanya pengaturan yang lebih kuat, lebih rinci tentang berbagai fungsi strategis negara di dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial.

Penulis melihat bahwa sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, harus ada sesuatu yang berubah, tetapi perubahannya bersifat fleksibel dan tidak mutlak. Perubahan akan selalu dilakukan seirama dengan perkembangan dan tuntutan baru dari aktivitas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setiap kebijakan ekonomi dan kebijakan pendidikan misalnya, dimungkinkan untuk dapat berubah jika perubahan itu sebagai salah satu jalan mempercepat pencapaian target adaptasi yang dibutuhkan. Kedua, ketika kita memutuskan untuk melakukan produksi kebijakan baru maka secara otomatis akan menghasilkan atau menimbulkan dua masalah baru sekaligus, yakni dibutuhkannya keahlian baru untuk menopang produksi baru dari hasil kebijakan baru tersebut dan keharusan menyiapkan berbagai instrumen antisipatif yang mungkin akan dihadapi berkaitan dengan legitimasi politik dan kekuasaan dari kebijakan baru.

Kita menyadari bahwa tidak setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meraih tingkat kesuksesan dalam sistem pendidikan dan ekonomi. Salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah perimbangan dampak kebijakan terhadap struktur ekonomi dan struktur masyarakat yang berada di daerah peripheral. Globalisasi, dibanyak kasus, sering memacu ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang baru dilansir, karena sistem pendidikan semacam itu banyak melayani kepentingan reformasi pasar.

Reformasi pasar (ekonomi) tidak semata-mata berkait dengan hanya aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi reformasi seperti itu juga berdampak langsung pada pengaturan pasar bebas dalam pendidikan. Perubahan karakteristik kehidupan masyarakat global mempunyai kekuatan dalam pembentukan kebijakan pendidikan, sehingga pembentukan sistem pendidikan dan kebijakan publik harus sesuai dengan perubahan global.

Sistem global tidak dapat dipisahkan dari sistem kapitalisme dunia. Hegemoninya tidak terbatas pada sektor kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat saja, tetapi juga merasuk kepada kehidupan sosial, budaya, pendidikan, gaya hidup. Faktanya, hampir semua aktivitas sehari-hari dari kehidupan umat manusia sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme global. Akibatnya, aktivitas sehari-hari kita merupakan aktivitas yang cepat berubah dan bersifat sesaat. Dinamisme aktivitas seperti ini menciptakan komoditasi kegiatan yang mencari hasil yang cepat dan instan. Oleh karena itu, jika hasil yang diperolehnya tidak memadai maka yang terjadi kemudian adalah produksi terhadap komoditas aktivitas masayarakat itu berhenti atau stagnan. Itulah sebabnya, banyak institusi yang ‘secara menakjubkan’ berhenti berproduksi dan berhenti melayani publik secara tiba-tiba. Banyak institusi masyarakat tidak terkecuali institusi pendidikan, yang tidak sanggup menghadapi dinamisme perubahan secara cepat sehingga mereka lebih ‘memlih’ berhenti berproduksi atau menutup kegiatannya.

Banyak faktor yang menyebabkan sebuah korporasi atau sebuah institusi mengalami krisis. Salah satu penyebab yang lazim menyebabkan krisis tersebut adalah perubahan perilaku masyarakat dan perubahan tuntutan masyarakat paska modernisasi. Modernisasi mengembangkan ‘teror’ yang tak henti-hentinya pada setiap korporasi atau institusi agar mereka segera mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memutakhirkan kegiatan produksinya. Tuntutan semacam ini dikehendaki karena perubahan cepat pada perilaku masyarakat yang tidak dapat diantisipasi oleh korporasi atau institusi. Implikasinya, banyak institusi dan lembaga korporasi yang ketinggalan zaman dan tidak kompatibel menghadapi perubahan.

Sistem kapitalisme global memaksa terbangunnya tolok ukur-tolok ukur baru, sehingga sistim ini menjadi acuan di dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain, seandainya kita tidak menggunakan sistem kapitalisme global semacam itu amaka yang terjadi kemudian adalah kita menyaksikan banyak institusi pendidikan, dan institusi ekonomi yang mengalami kebangkrutan.

Salah satu bagian terpenting untuk mengantisipasi perubahan adalah upaya pembentukan ‘politik baru’ yang bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial baru. Salah satu fokus yang harus diperhatikan adalah pembentukan kelas menengah baru sebuah entitas masyarakat yang diperlukan untuk memediasi interpretasi sistem kapitalisme global dalam aktivitas kehidupan sehari-hari di masyarakat. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai ‘kebutuhan pembentukan kelas menengah baru’. Kelas menengah baru seperti inilah yang kemudian akan membangun gambaran masa depan dan menjembatani ancaman ketidakteraturan sistem lama menuju ke perubahan sistem baru. Pendidikan menjadi titik sentral karena dengan pendidikan, pembentukan kelas menengah baru dapat difasilitasi sehingga pembentukan kelas menengah baru semacam itu tidak menimbulkan bias menjadi oligarki baru di tengah kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan mempunyai ‘tugas’ melakukan tranformasi agar oligarki masyarakat mempunyai makna yang lebih fungsional.

  1. 2. Pilihan-Pilihan Solusi Terhadap Kebijakan Pendidikan

Jika kita mengamati dengan cermat berbagai perubahan yang disebabkan oleh proses globalisasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan kebijakan pendidikan akan banyak model solusi yang dapat dikembangkan oleh setiap pengambil atau perumus kebijakan di setiap negara berdasarkan kepentingan serta kebutuhan mereka sendiri. Respon itu bisa bermacam-macam, namun, sekurang-kurang dapat diidentifikasi dua tipe atau model respon penting yang dianggap ideal. Pertama, adalah apa yang dikatakan oleh Brown dan Lauder (1996) sebagai ‘neo-fordisme’, yakni penciptaan fleksibilitas pasar yang lebih besar dengan cara membuat program reduksi dalam pajak sosial, mereduksi kekuatan serikat pekerja, dan privatisasi kebutuhan publik. Neo-fordisme semacam ini bertumpu pada kompetisi yang bersifat individualistik. Kedua, mendorong berkembangnya aktivitas pasca fordisme yang lebih menopang pada peran negara sebagai sebuah ‘pedagang strategis’ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pada praktiknya, aktivitas solusi di atas akan banyak bersentuhan dengan perbedaan cara pandang untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Perbedaan cara pandang ini akan semakin terlihat ketika pemerintahan negara bertemu dengan ‘kekuatan’ otoritas partai-partai politik. Apa yang dianggap solusi bagi suatu pemerintahan negara belum tentu dipandang sama oleh partai politik. Dengan demikian, keputusan alternatif solusi terkadang bersifat superfisial, di mana aspek skenario dalam penyusunan kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan kebijakan ekonomi sebagian besar cenderung berpihak atau mengarah pada praktik neo-liberal.

Implikasi muncul ketika kebijakan pendidikan harus ditentukan. Tampak bahwa akan selalu terjadi dualisme kebijakan di mana disatu pihak kebijakan pendidikan akan merepresentasikan hal-hal yang bersifat kontemporer yang mengikat individu bersama sesuai dengan aspirasi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Kompatibel dengan pemangku kepentingan pelanggan dalam dunia pendidikan tetapi di pihak lain terdapat juga kecenderungan bahwa kebijakan pendidikan itu berhenti pada retorika- retorika yang bertumpu pada kepentingan-kepentingan ekonomi nasional. Dalam bahasa Carter dan O’Neill (1995) pembuatan kebijakan oleh pemerintahan negara seringkali mengacu pada perspektif internasional dan reformasi pendidikan, namun sebagian masih juga bertumpu pada ‘ortodoksi baru’. Keadaan ini merupakan hasil tarik-menarik antara pemerintahan negara, otoritas politik di tingkat parlemen, dan kepentingan pendidikan masyarakat.

Menurut Carter dan O’Neill (1995) sekurang-kurangnya ada lima elemen utama ortodoksi baru dalam kebijakan pendidikan, yakni (1) bagaimana kebijakan pendidikan itu dapat meningkatkan ekonomi nasional dengan memperkuat koneksi-keterhubungan antara pendidikan di sekolah dengan pekerjaan, produktivitas masyarakat dengan praktik perdagangan; (2) bagaimana kebijakan pendidikan dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai oleh setiap pembelajar dalam bentuk meningkatnya kompetensi dan kemampuan keterampilan sehingga ia dapat bergayut dengan dunia kerja; (3) bagaimana kebijakan pendidikan dapat mengontrol langsung atas perkiraan kemutakhiran keahlian dan kemutakhiran isi kurikulum yang diberikan kepada setiap pembelajar di ruang-ruang kelas; (4) bagaimana kebijakan pendidikan dapat mereduksi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah atau oleh penyelenggara pendidikan; dan (5) bagaimana kebijakan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan langsung anggota komunitas dalam membuat keputusan-keputusan pendidikan sekaligus dalam menentukan pilihan-pilihan model pendidikan, isi kurikulum, sarana-prasarana pendidikan sesuai dengan tuntutan pasar.

Tarik-menarik antara keinginan bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki perspektif internasional. Hal ini merupakan konsekuensi proses globalisasi dengan praktik ortodoksi baru sehingga mendorong terbangunnya ‘konsensus baru’ dalam kebijakan pendidikan. Konsensus baru ini sangat berhubungan dengan beberapa pertimbangan, terutama yang terkait dengan ‘compulsory education’, atau wajib belajar, terkait dengan keinginan membangun masyarakat belajar dan terkait dengan berkembangnya praktik ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge economy). Konsensus seperti itu sesungguhnya merupakan representasi dari tuntutan globalisasi di mana mereka menghendaki adanya ‘keseragaman’ sebagai simbolisasi kolonialisasi perumusan kebijakan pendidikan.

Kelima elemen ortodoksi baru tersebut sesungguhnya dapat diidentifikasi secara mudah dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Secara nyata, kelima elemen itu sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan walaupun kita masih sangat mengharapkan bahwa apa yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan politik pendidikan berorientasi pada kapitalisme global. Minimal lebih membuka diri pada neo-liberalisme atau apa yang sering kita nyatakan sebagai ideologi pasar (bebas). Ideologi pasar seringkali memberi respon dalam penetapan kebijakan yang spontan. Bergerak dari sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya pada respon-respon inovatif sesuai dengan kehendak pasar seperti halnya perombakan birokrasi yang tidak efisien kearah birokrasi yang lebih fleksibel terhadap tuntutan pasar.

Dalam dunia pendidikan, gagasan solusi semacam itu merupakan salah satu bukti kuat bahwa inisiatif-inisiatif pengelolaan pendidikan bergeser dari pengelolaan kebijakan yang didasarkan pada ‘pandangan diri sendiri’ (world view) terhadap bangunan masa depan bangsa dan negara yang digantikan oleh pandangan yang didasarkan pada contoh pengelolaan kebijakan di beberapa bagian dunia. Dalam konteks ini, perspektifnya mengalami perubahan dari perspektif internal menuju ke perspektif eksternal. Perspektif eksternalitas seperti inilah yang kemudian sangat mendominasi ukuran-ukuran performatifitas dari suatu kebijakan politik pendidikan.

Dalam pandangan Lyotard (1994) performatifitas diyakini sebagai sebuah prinsip pengelolaan pemerintahan negara yang mendasari diri hubungan fungsional secara ketat antara sebuah negara dengan lingkungan luar dan dalamnya. Dengan kata lain, performatifitas merupakan sebuah mekanisme kemudi kebijakan politik. Sebuah bentuk kemudi yang bersifat tidak langsung atau kemudi yang berjarak yang dapat memindahkan intervensi dan prekripsi dengan pengaturan target, akuntabilitas, dan perbandingan.

Performatifitas memberikan sistem tanda yang merepresentasikan kebijakan pendidikan dalam sebuah referensi diri dan bentuk kebijakan politik yang dimaterikan kemudian disajikan untuk kepentingan konsumsi (umum). Contoh nyata dari sebuah performatifitas semacam itu tampak pada penggunaan terminologi-terminologi tertentu di dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan mutu terpadu. Semua ‘terminologi’ seperti itu sesungguhnya merupakan hasil peminjaman dari pengaturan-pengaturan yang bersifat komersial.

Oleh karena itu, banyak kebijakan politik pendidikan terjebak dalam performatifitas yang kemudian orang melihatnya diperlukan sebuah pembaharuan pendidikan melalui apa yang disebut sebagai pengelolaan baru (new managerialism) dalam dunia pendidikan. Pengelolaan baru dimaksudkan sebagai penyisipan teori-teori dan teknik-teknik manajemen bisnis dan ‘pemujuaan’ keunggulan istitusi publik pada proses perumusan dan penentuan kebijakan pendidikan. Pengelolaan baru ini menekankan perhatian yang sangat tinggi pada kualitas dan mendekatkan pengelolaan pendidikan pada pelanggan dan nilai-nilai inovasi. Sekolah atau lembaga pendidikan dianggap sebagai ‘kurir utama’ untuk membidani perbaikan manajemen pendidikan. Perbaikan dilakukan dengan cara membongkar rezim organisasi professional yang bersifat birokratis dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Newman dan Clarke, (1994) sebagai rezim entreupreunerial- market (pasar kewirausahaan).

Dalam pandangan ‘pasar kewirausahaan’, kebijakan-kebijakan pendidikan dirumuskan dengan sangat mempertimbangkan terbangunnya kebudayaan korporasi. Sebagai bentuk pembiasaana atau pembudayaan yang menekankan kepada para pengelola pendidikan (manajer) untuk mencari dan mengembangkan sendiri terhadap managerial skill dalam upaya menormalisasikan dan menginstrumentalisasikan perilaku seseorang atau sekelompok orang sehingga orang itu dapat menunjukan komitmen dan minatnya terhadap pencapaian prestasi. Dalam kebudayaan korporasi bukan tugas yang didistribusikan tetapi tanggung jawab. Solusi ini merupakan salah satu bentuk alternatif yang terbuka dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

  1. 3. Interpretasi Kebijakan Pendidikan

Hasil kebijakan-kebijakan dapat dipandang sebagai sistem-sistem nilai dan sistem-sistem simbolik. Dalam suatu kebijakan tergambar cara perpresentasian, perhitungan-perhitungan, dan pelegitimasian putusan-putusan politik. Kebijakan-kebijakan diaktualisasikan sebagai usaha untuk mencapai efek material dan untuk menghasilkan dukungan bagi efek tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang telah ditentukan inheren dalam bangunan kebijakan tersebut mengandung suatu bentuk magisme yang dalam terminologi Stronach (1993) dinyatakan hampir mendekati seperti efek ‘guna-guna’ dalam tradisi masyarakat masa lampau. Kebijakan dalam masalah- masalah pendidikan setidak-tidaknya menyerupai efek semacam itu. Jika terjadi suatu pembaharuan dalam pendidikan hampir dapat dipastikan akan ‘menyihir’, atau memberi makna ‘magis’ kepada semua pemangku kepentingan (stake holders).

Interpretasi atas kebijakan pendidikan mengaktualisasikan efek semacam itu, misalnya kata-kata yang digunakan dalam kebijakan pendidikan seperti peningkatan standar layanan pendidikan, peningkatan mutu hasil pendidikan, perluasan akses pendidikan, peningkatan daya saing nasional, telah mencerminkan efek magis. Dalam kata-kata itu tersirat dan (mungkin juga tersurat) daya tarik tertentu untuk mengatur kondisi-kondisi yang dipandang sebagai tidak menentu. Stronach (1993) menyatakan bahwa istilah-istilah dalam kebijakan pendidikan telah mencerminkan sirkularitas-sirkularitas yang bersifat repetitif yang memperlihatkan logika daya sihir dan struktur-struktur ritual dari kebijakan pendidikan tersebut.

Ritualisme kebijakan pendidikan mengasosiasikan suatu kutub kosmis yang melingkupi suasana sosial dan ekonomi para perumus kebijakan pendidikan tersebut. Ada ‘roh’ yang termaktub dalam obyek material kebijakan tersebut. Roh yang bisa membangkitkan keragaman interpretasi terhadap apa yang dimaksudkan dalam keputusan politik pendidikan. Pertanyaannya adalah apakah ‘roh’ yang menjadi daya tarik dalam sutau kebijakan pendidikan itu akan memberi dukungan terhadap tranformasi masyarakat dalam skala besar? Jawabannya bisa saja benar atau bahkan tidak. Jawaban benar, jika daya sihir dan magis dari roh kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi kebanyakan anggota masyarakat. Sebaliknya, jawaban tidak benar, bila roh dan daya sihir dari kebijakan pendidikan itu merupakan simpul dari kompromi politik elite atau permaian-permainan politik antara pihak penguasa dan pihak oposisi. Itulah sebabnya, Hughes dan Tight (1995) menyatakan bahwa konsep-konsep seperti ‘stakeholder’, masyarakat belajar’ merupakan mitos-mitos yang digunakan untuk mewadahi visi-misi para pemegang otoritas untuk memberi gambaran tentang masa depan melalui kebijakan pendidikan dan praktik penyelenggaraan pendidikan.

Bagi para politisi, atau sebagian bagi para penentu kebijakan pendidikan, mitos-mitos itu sengaja diungkapkan sebagai ‘tangan pembaharuan’ atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah intervensi non-intervensionisme. Yakni sebuah daya upaya atau cara untuk meyakinkan para pemangku pendidikan atau masyarakat agar mereka mempunyai keyakinan tentang berbagai upaya pembaharuan dalam kebijakan politik pendidikan.Cara seperti ini, pada dasarnya kurang relevan dengan sifat pembaharuan. Pembaharuan menghendaki adanya rekontektualisasi kebijakan pendidikan dengan keperluan dan peningkatan aspirasi masyarakat atau aspirasi warga bangsa. Mitos-mitos dengan sendirinya dapat menjauhkan pembaharuan dan rekontektualitas kebijakan dari maksud pembaharuan dan hasil-hasil pembaharuan yang hendak dicapai. Akibatnya, kebijakan pendidikan yang baru akan menyebabkan pereduksian makna kebijakan yang telah lahir sebelumnya atau sebagai proses penghancuran kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Dalam banyak kasus situasi semacam ini dapat diamati pada berkembangnya guru yang tidak memiliki kompetensi, sekolah yang gagal dalam menjalankan misi utamanya, pemangku kepentingan yang kurang memahami apa maksud ‘kehadiran’ mereka dalam lingkup lembaga pendidikan, dan fungsi mereka sebagai kelompok orang yang terlibat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.

Modernisasi pendidikan dan rekontektualisasi pendidikan, sesungguhnya, membawa dua agenda besar. Pertama, meningkatkan ‘hubungan’ atau ‘keterkaitan’ pendidikan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, memberikan jarak yang lebih fleksibel pada dunia pendidikan agar ia dapat bekerja lebih bebas, lebih terbuka, sehingga pendidikan tidak menjadi ‘permainan kontrol’ pemerintahan negara secara langsung. Dengan demikian, pendidikan bukan merupakan institusi yang dapat setiap saat ‘diganggu’ oleh kepentingan politik partisan pemerintahan suatu negara. Pendidikan dikatakan sebagai lembaga aspirasi yang memberikan pelayanan kepada semua warga negara dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang dimilikinya.

Agenda besar pertama tersebut menyadarkan kita pada suatu artikulasi dan penegasan yang lebih terang bahwa pendidikan menjadi kebutuhan mendasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Agenda besar kedua ingin menegaskan bahwa pendidikan sebagai suatu instrumen yang dapat diandalkan untuk mempersiapkan anggota masyarakat bangsa memasuki arena kompetisi. Dua agenda besar tersebut merupakan upaya modernisasi dan rekontektualisasi. Upaya dalam membangun pilihan-pilihan kebijakan yang lebih bervariatif, seperti otonomi, pengelolaan lembaga pendidikan dengan model dan cara-cara baru, performatifitas, kompetisi institusional dan sebagainya selalu diperankan oleh para perumus kebijakan pendidikan.

Diskursus rekontektualisasi kebijakan pendidikan bukan semata-mata sebagai kritik terhadap elitisme kebijakan politik, tetapi diskursus itu ditujukan untuk mendekatkan kebijakan pada ‘keadilan sosial’. Penekanan seperti ini sangat penting karena banyak kalangan melihat bahwa keadilan sosial merupakan sebuah residu yang ditinggalkan oleh suatu pemerintahan negara. Oleh sebab itu, rekontektualisasi kebijakan pendidikan baru dapat bermakna jika pemerintahan negara melakukan rekonstruksi sistem dan target-target dalam penyelenggaraan pendidikan.

Rekontektualisasi kebijakan diperlukan karena banyak kebijakan pendidikan dirumuskan di atas dasar prinsip ‘menampung semua aspirasi’ yang pada praktiknya agak sulit untuk dihindari. Rekontektualisasi ingin mendudukan sebuah proses perumusan kebijakan yang lebih teratur dan berkelindan dengan kepentingan masa depan masyarakat. Kebijakan tidak lagi dipandang sebagai ‘persalinan’ potongan gagasan-gagasan atau ide-ide yang datang dari manapun, atau sebagai pengembangan atas pendekatan-pendekatan yang ingin diuji cobakan, baik secara lokal maupun nasional. Rekontektualisasi kebijakan pendidikan juga untuk menghindari pengkanibalan teori-teori dalam proses penyusunan kebijakan. Ia bukan juga untuk mengukuhkan kecenderungan yang sedang bekerja pada saat ini. Namun, rekontektualisasi kebijakan pendidikan dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami hubungan-hubungan yang komplek, yang terdapat dalam ide-ide atau antara ide-ide, teori-teori, sehingga setiap saat diskursus materi kebijakan selalu bergerak. Pergerakan semacam itu harus dinyatakan melalui tingkat relevansinya terhadap kepentingan kehidupan bersama dalam masyarakat. Jika tidak, yang terjadi kemudian adalah tersedianya ruang bagi berbagai ideologi yang membonceng globalisasi untuk mempengaruhinya.

  1. 4. Rekonstruksi Pendidikan dan Inovasi Kebijakan

Salah satu jalan penting untuk rekontekstualisasi pendidikan dapat dilakukan melalui apa yang saya sebut sebagai rekonstruksi pendidikan. Tujuannya adalah agar pendidikan semakin mempunyai relevansi nyata dengan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tanpa memandang apakah mereka datang dari stratifikasi dan status sosial ekonomi yang berbeda-beda.

Rekonstruksi pendidikan juga sangat penting untuk menghindari kecenderungan bahwa penyelenggaraan pendididkan sekarang ini semakin elitis dikuasi oleh ‘arus utama’ yang bersifat hegemonik. Biasanya mereka datang dari Barat atau Utara yang dipandang sebagai ‘pewaris’ budaya luhur yang telah mapan dan kemudian diletakan sebagai referensi. Sesungguhnya, sejak berakhirnya perang dingin, sistem pendidikan formal di dunia telah mengalami transformasi dari sistem atau model pendidikan yang bersifat klasik elitis kepada sistem atau model pendidikan yang bersifat massal liberal. Ini terjadi karena arus modernisasi dan globalisasi kehidupan umat manusia tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh karena berkembangnya keinginan yang begitu kuat dari warga negara untuk menerapkan konsep demokrasi dalam pendidikan. Konsep ini, kemudian menjelma menjadi pendidikan untuk semua warga Negara dan pendidikan ditujukan untuk menopang pembangunan nasional masing-masing negara.

Transformasi sistem pendidikan seperti di atas juga dimaksudkan agar pendidikan memberikan kontribusi pada pemberantasan buta huruf, kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan dalam hal tertentu membatasi tindakan-tindakan kekerasan di masyarakat. Hampir di semua negara, tranformasi pendidikan dilakukan sebagai bagian penting dari usaha peningkatan kapasitas masyarakat dalam sebuah konstruksi masyarakat yang demokratis. Dengan kata lain, pendidikan diletakan sebagai salah satu elemen terpenting dalam penguatan peradaban umat manusia serta peningkatan kualitas kehidupannya.

Pertanyaan kemudian adalah apa yang menjadi tugas utama pendidikan di dalam modernisasi masyarakat di era global? Keadaan masyarakat dunia sekarang ini sudah berkembang dengan cepat. Perkembangan ini, lagi-lagi, dipicu oleh globalisasi serta penggunaan ilmu dan teknologi komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi dan teknologi komunikasi telah memaksa dunia pendidikan untuk melakukan rekonstruksi ulang, dan merekonstruksi cara bekerjanya. Jika kemarin dunia pendidikan kita bekerja dengan ‘cara-cara biasa’ maka kemudian cara-cara biasa itu menjadi kurang relevan. Sebab modernisasi telah mendorong orang membangun dan mengelola berbagai institusi dalam masyarakat. Masyarakat madani telah berkembang. Seringkali masyarakat madani ini mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga banyak tugas pemerintahan yang dianggap kurang cocok untuk mengelola pendidikan. Pemerintahan negara akhirnya mengalami kegamangan dalam melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar untuk pemberantasan buta huruf tetapi juga pendidikan diletakan sebagai salah satu bentuk investasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai agen dari proses modernisasi masyarakat.

Salah satu tugas utama pendidikan adalah meningkatkan kapasistas intelektual dan pemahaman orang terhadap peradaban yang melintasi batas-batas dan sistem pemerintahan nasional negaranya. Pendidikan memberi dan membangun tradisi pembelajaran terhadap kebijakan dan kebenaran sehingga pendidikan memberi kontribusi signifikan pada usaha membangun ‘good communities’, masyarakat yang baik, tempat yang nyaman, dan lingkungan ekologis yang menjamin keberlangsungan kehidupan di masa depan. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dinyatakan bahwa pendidikan itu harus lebih kontektual karena yang kita harapkan dari pendidikan itu adalah usaha membangun manusia yang memiliki karakter agar dapat hidup berdampingan di masyarakat yang harmonis, plural, dan mutikultur.

Jika tugas utama pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat seperti yang digambarkan di atas, maka yang muncul kemudian adalah apa yang menjadi fungsi pendidikan di masa depan? Apakah pendidikan sekarang yang hampir menyerupai pelatihan (training), masih dipandang relevan? Mengapa tidak ada perbedaan antara pendidikan dan pelatihan? Padahal, dalam pandangan yang lebih bersifat idealistik, pendidikan itu diharapkan dapat menjangkau dua target utama yakni pembangunan nasional masing-masing negara dan pengembangan kebijaksanaan (wisdom), serta peradaban di masyarakat.

Kita mengharapkan bahwa pendidikan dapat mengambil peran utama dalam dua tugas besar itu. Oleh karena itu, pendidikan yang dimaksudkan bukan pendidikan yang kita alami seperti sekarang ini. Kita harus melakukan rekonstruksi pendidikan agar pendidikan itu kontekstual dengan perkembangan masa depan. Rekonstruksi pendidikan yang dimaksudkan didasarkan pada asumsi bahwa lembaga-lembaga pendidikan kita, sistem, dan proses pelaksanaan pendidikan, sekarang ini masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Antara sistem, proses, dan lembaga pendidikan tidak bekerja secara terintegrasi, seolah-olah setiap komponen dalam pendidikan itu bergerak dengan sendirinya. Penyelenggaraan pendidikan seolah-olah tidak terkait dengan pembangunan bangsa, kesejahteraan masyarakat, kapitalisme global, dan tidak berhubungan dengan peningkatan infrastruktur pembangunan. Pendidikan seperti tampak tak memiliki keterkaitan dengan berbagai macam problema kehidupan baru warga negara seperti inflasi, resesi, korupsi, alienasi, eksploitasi, urbanisasi, polusi, pertambahan penduduk yang pesat, kekerasan di masyarakat. Oleh karenanya, rekonstruksi pendidikan diperlukan agar ia lebih kontekstual dan mampu memberikan solusi bagi perbaikan kehidupan umat manusia.

Proses rekonstruksi pendidikan tidak bisa dikerjakan dalam periode yang vacuum, atau tiba-tiba, atau sekali-kali. Rekontruksi pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, karena ia merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dalam rangka membangun sebuah lingkungan atau ‘dunia’ yang lebih baik (a better world). Untuk membangun ‘ a better world’ seperti itu, menurut hemat penulis, diperlukan rekonstruksi pendidikan di tiga bidang area pokok. Pertama, rekonstruksi di bidang sistem administrasi pendidikan. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan merencanakan ulang sebuah sistem administrasi pendidikan yang lebih baik, yakni sebuah sistem administrasi pendidikan yang lebih efisien, fleksibel, dan kompatibel dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi. Kedua, rekonstruksi kepemimpinan pendidikan. Rekonstruksi ini ditujukan untuk membangun kembali prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan yang lebih baik, yakni kepemimpinan yang dapat mengelola serta menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi begitu dinamis. Ketiga, rekonstruksi kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Rekonstruksi ini diperlukan untuk membangun kerja sama yang lebih baik dalam banyak bidang kehidupan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi.

Rekonstruksi kurikulum misalnya, harus dapat menjawab pertanyaan pokok yakni apakah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang ini untuk tujuan memenuhi harapan-harapan dunia kerja, industrialisasi, dan kapitalisme? Apakah benar bahwa kita ingin membangun pendidikan itu untuk tujuan-tujuan perdagangan (sole purposes)? Atau kita membangun pendidikan ini untuk tujuan-tujuan yang melebihi dari sekedar melayani industrialisasi, dunia kerja, dan bahkan kapitalisme. Kita justru ingin membangun pendidikan itu untuk tujuan-tujuan yang bersifat kemanusian dan pengembangan peradaban di mana setiap kita dapat hidup dan berinteraksi dalam kultur, kebiasaan, sejarah, dan tradisi yang beragam. Kita tidak menghendaki bahwa teknologi mengontrol kehidupan kita. Kita menginginkan bahwa kitalah yang mengontrol teknologi. Kita ingin mendidik seorang individu atau kelompok masyarakat yang dapat memahami makna kemanusiaan, dan makna masyarakat terlebih dahulu. Baru kemudian, pendidikan itu mengajarkan individu tentang ekonomi, bisnis, politik, dan berbagai hal yang berkaitan dengan industri. Diantara area yang strategis dari rekonstruksi kurikulum itu adalah pembelajaran dengan pemahaman yang bermakna, pembelajaran keterampilan bekerja, pembelajaran penanganan sistem ekologi dan krisis atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Begitu juga dengan rekonstruksi organisasi pendidikan, rekonstruksi bidang ini harus diarahkan untuk membangun organisasi pendidikan seperti sekolah dan universitas sebagai sebuah unit-unit lembaga peradaban. Organisasi pendidikan harus dapat diisi oleh orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dengan beragam kepribadian, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan-gagasan, etika-etika, serta cita-cita. Organisasi perlu direkonstruksi, sebab organisasi pendidikan bukan bersifat mekanistik dan instrumental. Organisasi pendidikan semestinya dapat menjadi ‘komunitas yang hidup’ yang mampu meningkatkan atau mendorong pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Diantara area strategis dari rekonstruksi organisasi pendidikan itu berkaitan dengan penyatuan visi organisasi, rekayasa sistem organisasi, kesadaran etika kerja, sistem pelayanan publik, dan penelitian dan pengembangan.

Dalam hal rekonstruksi kepemimpinan pendidikan, yang diperlukan adalah membangun kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu memikirkan lebih dahulu kesejahteraan umum. Ia akan selalu mempertimbangkan kesejahteraan para pegawainya yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Ia memberikan respek dan perhatian yang cukup kepada para pekerja, karena pemimpin itu ingin memperoleh ‘keuntungan maksimum’ dari orang yang berkarya dalam kapasitas maksimum. Sifat-sifak kepemimpinan yang otokratis, koruptif, diskriminasi, operesif, sedapat mungkin diminimalisir.

Kepemimpinan pendidikan yang baik adalah para inovator yang membawa gagasan-gagasan dan perubahan-perubahan baru dalam organisasi. Mereka dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat, kondusif, membawa kebanggaan mereka pada organisasi pendidikan. Mereka juga memimpin inisiatif perilaku berkeadilan, beretika, dan jujur. Sangat terbuka terhadap kritik dan komentar. Mampu mengembangkan kerja sama dan komunikasi antara orang yanmg berkepentingan. Mereka juga dapat memprakarsai berbagai program baru yang lebih menjanjikan dan selalu menginginkan hal-hal yang lebih baik.

Dalam ketiga area rekonstruksi itulah terletak proses modernisasi dan konstektualisasi pendidikan yang dapat memberikan jawaban dan harapan terhadap perubahan yang dibawa oleh globalisasi. Keberhasilan kita dalam merekonstruksi pendidikan kita akan banyak menentukan masa depan bangsa kita. Sebuah masa depan, yang kerap kali, masih menjadi misteri bagi sebagian besar warga Indonesia

  1. C. Simpulan dan Saran
    1. 1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebabagi berikut: (1) modernisasi pendidikan dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui penentuan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan perubahan, (2) Globalisasi memaksa perumus kebijakan harus melakukan adaptasi yang terus menerus dalam menetapkan kebijakannya agar selalu antisipatif dengan perkembangan aspirasi masyarakat, (3) Agar kebijakan pendidikan bergayut dengan aspirasi masyarakat, maka praktik pendidikan harus dimodernisasikan melalui proses rekonstektualisasi pendidikan, serta rekonstruksi pendidikan, (4) ada tiga area penting untuk dilakukan rekonstruksi pendidikan, yakni rekonstruksi kurikulum pendidikan, rekonstruksi organisasi pendidikan, dan rekonstruksi kepemimpinan pendidikan.

  1. 2. Saran

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan: Pertama, untuk melakukan rekonstektualisasi dan rekonstruksi pendidikan diperlukan pemetaan permasalahan pendidikan di dalam tiga bidang pokok di dalam sistem pendidikan nasional, yaitu kurikulum, organisasi dan tata kelola, dan kepemimpinan pendidikan. Kedua, Pemetaan harus dilakukan dengan mengenali secara persis tren perubahan ditingkat global, serta perkembangan aspirasi mayarakat. Ketika, proses rekonstruksi dan rekonstektualisasi sedapat mungkin melibatkan berbagai unsur masyarakat atau pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut aspirasi masyarakat. Keempat, proses rekontektualisasi dan rekonstruksi harus diupayakan ’in-line’ dengan cita-cita dan ideologi negara, sehingga kompatibel dengan arah tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat bersama.

Pustaka Acuan

Brown, P and Lauder, H., 1996. Education, Globalization and Economic Development. Journal of Education Policy. 11.

Carter, D.S.G and O’Neill, M.H., 1995. International Perspective on Education Reform and Policy Implementation. Brighton. Falmer.

Hughes, C and Tight, M., 1995. ‘The Myth of Learning Society’. British Journal of Educational Studies, 45.

Lyotard, J.F., 1994. The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Manchester. Manchester University Press.

Newman, J and Clarke, J., 1994. Going about Our Bisiness?, The Managerialization of Public Services, In J. Clarke, A Cochrane and E Mclaughin (Eds): Managing Social Policy. London. Sage.

Stronach, I., 1993. ‘Education, Vocasionalism and Economic Recovery: The Case Againt Withcharft’. British Journal of Sociology of Education, 18.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s