Uncategorized

PENDIDIKAN sebagai Future Investment

PENDIDIKAN sebagai Future Investment

Studi Kritis Standar Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)

“Sudah terlalu sering kita membicarakan biaya pendidikan gratis tanpa ada kesimpulan strategic-applicative. Selama ini, yang ada justru lagi-lagi bermuara pada kesimpulan “pendidikan itu mahal dan tidak mungkin digratiskan”, sehingga strategi yang paling tepat adalah melalui “subsidi silang”. Kompas Senin, 21 Februari 2005 hal.45

Ketika bertanya kepada orang di sekeliling kita tentang besarnya biaya pendidikan, mereka pasti mengatakan saat ini pendidikan sangatlah mahal. Tak salah memang kalau kita lihat realitas di lapangan. Pendidikan dasar yang katanya merupakan pendidikan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia masih mendapatkan tantangan dan hambatan yang besar. “BOS”, bantuan operasional sekolah yang diharapkan menjadi solusi wajib belajar 9 tahun, malah menjadi bulan-bulanan masyarakat. Betapa tidak, SPP berkurang, tetapi penjualan buku menjadi alternatif bisnis lain. Padahal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran sudah disosialisasikan sejak bulan juli yang lalu (www.Depdiknas.go.id). Apalagi menyangkut biaya pendidikan menengah dan tinggi, biayanya semakin melangit. Masih beruntung tampaknya, IAIN (UIN) menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi yang relatif terjangkau.

Benarkah pemerintah sudah peduli terhadap pendidikan? Mengapa orang masih mengatakan pendidikan itu mahal? Kalau kita cermati Program wajar 9 tahun jelas-jelas dalam UUD 1945 sudah diamanatkan menjadi hak setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31). Tetapi kenyataannya pemerintah masih berat untuk melaksanakannya, sementara kalau terkait dengan masalah yang sifatnya kepentingan sekelompok atau golongan, misalnya pemilihan kepada daerah langsung bisa direalisasikan.

Dalam hal infrastruktur, misalnya, pemerintah kita tengah giat menggalakan investasi besar-besaran. Tak tanggung-anggung, KTT (konferensi tingkat-tinggi) infrastruktur “infrastructure summit” pun beberapa saat yang lalu digelar. Tujuannya tak lain adalah peningkatan ekonomi dan membuka selebar-lebarnya peluang kerja bagi rakyat Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan dialokasikan dana Rp. 300 triliun guna mendukung realisasi rencana tersebut. Tak salah memang, tetapi betulkah itu sebagai prioritas!

Kita tengok dalam bidang pendidikan. Undang-undang telah mengisyaratkan bahwa dana pendidikan minimal 20% dari APBN, dan 25% dari APBD. Kalau APBN kita mencapai 500 riliun, setidaknya 100 triliun itu masuk ke dalam bidang pendidikan. Kalau saja pemerintah kita menganggap pendidikan sebagai sebuah investasi masa depan (future invesment) –layaknya investasi dalam infrasruktur-,  alokasi 20% akan segera direalisasikan. Yang beda hanyalah manfaat yang akan di dapat, investasi pendidikan akan kita rasakan di masa yang akan datang, sedangkan  investasi dalam infrasstruktur, akan mulai dirasakan dari saat sekarang.

Anggaran tidak Cukup

Berdasarkan hasil sidang kabinet terbatas, yang langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan bahwa akan menambah dana Rp 10,6 triliun dana kompensasi kenaikan harga BBM, yang akan dijadikan subsidi kepada rakyat miskin menjadi Rp 17,9 triliun, karena anggaran sebelumnya yang tertuang dalam APBN hanya Rp 7,3 triliun. Dana yang dialokasikan khusus untuk pendidikan sebesar Rp 6,27 triliun, diprediksikan untuk 9,6 juta jiwa siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan SLTA. Andaikata jumlah kompensasi yang diberikan sebesar Rp 10,6 triliun, untuk 36 juta sasaran orang miskin, maka setiap orang akan menerima Rp 250.000, sedang setiap keluarga akan menerima sebesr Rp 750.000 setiap bulan jika terdiri dari tiga orang dalam satu keluarga (www.SuaraMerdeka.com).

Walaupun pemerintah sudah menganggarkan dana kompensasi subsidi BBM sebesar 17,9 triliun, namun tidak semua digunakan untuk kepentingan pendidikan, pada sektor pendidikan hanya memperoleh bagian Rp 6,27 triliun untuk 9,6 juta jiwa siswa, sedangkan lainnya digunakan untuk sektor jaminan kesehatan, bangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan perumahan rakyat dan sebagainya. Suatu data yang cukup membuat untuk berfikir lebih jauh lagi, karena berapa jumlah siswa yang harus disubsidi sebenarnya, jangan justru dengan buaian Rp 6,27 triliun masyarakat sudah merasa puas, padahal jumlah siswa yang dianggarkan hanya 9,6 juta jiwa, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Menurut perkiraan sementara, data siswa yang tidak mampu bisa mencapai lebih dari 22 juta siswa, ini diambil dari keluarga prasejahtera sesuai dengan ketentuan yang ada. Belum lagi yang tidak terdaftar dalam keluarga, anak jalanan dan data sekolah yang tidak akurat, sangat memungkinkan anak yang tidak mampu membayar sekolah akan bertambah.

Seandainya biaya pendidikan SD diambil standar minimal sebesar Rp 15.000, SMP sebesar Rp 30.000 dan SLTA sebesar Rp 50.000, maka pemerintah akan mengeluarkan dana untuk subsidi pendidikan mencapai lebih dari Rp 21 triliun. Ini belum termasuk biaya pemeliharaan gedung, operasional laboratorium dan sebagainya. Padahal pemerintah hanya menganggarkan Rp 6,27 triliun siswa yang tidak mampu. Apabila pemerintah menganggap pendidikan sebagai investasi, sebaiknya anggaran pendidikan dasar harus lebih besar dari anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 60 triliun setahun. Sebab pendidikan merupakan investasi SDM yang tak kalah strategisnya dibandingkan dengan pembangunan jalan, jembatan dan lainnya.

Di sini, pemerintah tidak perlu ragu-ragu dengan mengatakan bahwa anggaran tidak cukup untuk membebaskan biaya pendidikan bagi setiap warga negara. Perlu dikaji sampai sejauh mana para birokrat mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah berani mengalokasikan anggaran dari hal yang tak substantif ke yang substantif untuk pendidikan. Perlu juga efisiensi dan pengawasan yang diperketat pada hilangkan biaya-biaya birokrasi organisasi pemerintah, dan lebih diutamakan pada hal-hal yang riil, serta meninjau ulang pemborosan anggaran yang tidak jelas kepentingannya. Berikan anggaran tersebut untuk kepentingan pendidikan langsung kepada siswa atau institusi penyelenggara pendidikan, termasuk bagaimana nasib kesejahteraan guru. Taruhlah jumlah guru di Indonesia sekitar 2,2 juta, apabila setiap guru menerima tambahan sebesar Rp 500.000 sebulan, maka anggaran tambahan yang diperlukan kurang dari Rp 2 triliun. Berarti akan menambah semangat bagi guru untuk mengajar, maka mutu pendidikan akan menjadi semakin meningkat.

Tidak ada alasan untuk menarik dana dari orang tua siswa, sehingga orang tua kesulitan untuk membayar, sementara pemerintah tidak mampu mengendalikan, akhirnya akan menghambat masyarakat yang memperoleh pelayanan pendidikan. Tidak kalah pentingnya bagaimana agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan bisa kena sasaran, karena selama ini bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah, terutama dana kompensasi BBM belum berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa hanya untuk biaya sumbangan pendidikan di sekolah (BOS), belum menyangkut biaya lainnya, termasuk pembelian buku, transportasi, pakaian dan sebagainya bagi masyarakat yang membutuhkan.

BOS  Sebagai Jalan Alternatif

Sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM tahun 2005, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi bidang pendidikan melalui penyaluran Bantuan operasional sekolah untuk tingkat SD/MI dan SMP/Mts baik Negeri maupun Swasta. Konsep awal bantuan operasional sekolah (BOS) adalah menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan penyediaan bantuan transportasi. Sedangkan sekolah/madrasah penerima biaya operasional harus menggratiskan iuran-iuran sekolah yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Rincian biaya yang harus digratiskan meliputi uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok, dan buku penunjang untuk perpustakaan. Selain itu biaya pemeliharaan. ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian juga harus digratiskan (www.kau.or.id).

Model biaya operasional tersebut memang lebih baik dibandingkan dengan model beasiswa seperti yang direncanakan sebelumnya. Selain jumlah dananya lebih besar, penerima dan jenis-jenis biaya yang disubsidi pun cukup jelas. Sehingga pemerintah tidak akan lagi sibuk mengidentifikasi dan menentukan 9,6 juta murid yang dianggap miskin.

Walaupun begitu, pemerintah pun tidak cukup jujur untuk berterus terang bahwa model ini belum menjamin sekolah bisa gratis. Pertama, jumlah dana yang disediakan sebesar Rp 6,27 triliun jelas tidak mencukupi. Dengan memakai data terakhir jumlah siswa yang ada di situs Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun ajaran 2002/2003 terdapat 25,9 juta siswa SD dan 7,4 juta siswa SMP.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan, pada tingkat SD, 25,9 juta dikalikan bantuan operasional sekolah Rp 235 ribu, pemerintah perlu menyediakan Rp 6,0865 triliun. Untuk tingkat SMP, 7,4 juta siswa dikalikan Rp 324.500, maka dana yang diperlukan Rp 2,4013 triliun. Total biaya operasional SD dan SMP atau sederajat minimal Rp 8,4878 triliun. Itu dengan memakai data lama. Besar kemungkinannya pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah siswa akan bertambah, yang berarti kebutuhan biaya bertambah pula.

Kedua, banyak komponen penting dalam penyelenggaraan sekolah yang tidak tercakup dalam bantuan operasional sekolah, seperti pembayaran listrik, air, telepon, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi jika dibandingkan dengan hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penyelenggaraan SD di Jakarta, Garut, dan Solo. ICW menemukan setidaknya 38 jenis pungutan. Artinya, bantuan operasional sekolah yang disediakan pemerintah sebenarnya tidak bisa menutupi kebutuhan riil sekolah. (www.antikorupsi.org)

Akibatnya, tujuan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang semula untuk meringankan beban masyarakat dalam bidang pendidikan tidak terwujudkan. Lebih parah lagi, dengan dalih manajemen berbasis sekolah (MBS), pengelola sekolah cenderung merancang penggunaan BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tanpa dikompromikan dengan orangtua siswa.

Manfaat

Manfaat apa yang akan kita petik ketika pendidikan sudah dijadikan sebagai investasi jangka panjang? Mengapa negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Singapura, Australia gencar mencari orang-orang jenius untuk disekolahkan di negaranya? Apakah kita rela, orang-orang pintar Indonesia ditarik ke negara-negara yang notabene sudah maju? Secara sepintas memang kita diuntungkan karena tidak perlu memikirkan biaya pendidikan, karena sudah ditanggung oleh negara lain. Tetapi bagaimana effect untuk jangka panjangnya, ketika orang-orang cerdas Indonesia ternyata berpaling ke negara lain, siapa nantinya yang akan mengelola aset negara tercinta ini?

Banyak kalangan, baik khalayak umum, praktisi, maupun para pakar telah mengajukan tentang manfaat yang diperoleh dari kenaikan dana tambahan pendidikan. Satu hal yang ingin disampaikan yang mungkin atau jarang diungkap, yaitu mengenai pendidikan yang bernuansakan “kerakyatan” dipadukan dengan pandangan pendidikan sebagai “human capital”. Ambil analogi yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan Singapura. Bangsa tersebut menyadari bahwa orang pintar tidak hanya berasal dari keluarga dan atau negeri kaya! Artinya, rakyat miskin sekalipun mempunyai potensi untuk menjadi orang pintar dan produktif serta menjadi aset bangsa yang dapat mengangkat ekonomi nasional (www.nursetiaabadi.blogspot.com).

Oleh sebab itu, untuk menciptakan keunggulan kompetitif nasional, Amerika Serikat memburu para genius dari seluruh penjuru dunia tidak memandang dari mana mereka berasal. Para genius tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai inovasi yang diperlukan untuk membangun keunggulan teknostruktur, misalnya.

Begitu juga dengan Jepang yang telah memberikan program beasiswa bagi para sarjana dari berbagai negara untuk melakukan penelitian di negaranya. Perhitungan kalkulator bisnis mereka mengasumsikan bahwa sekalipun tidak sedikit jumlah dana beasiswa yang dikeluarkan, tetapi program ini – penelitian para sarjana mendapat beasiswa di negara jepang – akan berkontribusi terhadap perkembangan industri dan perekonomian negaranya.

Sudah saatnya paradigma pendidikan kita mengarah kepada peningkatan kualitas SDM sebagai investasi jangka panjang. Tidak dapat disangkal, bahwa dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai komponen di dalamnya, kita dapat menuju menjadi bangsa yang unggul dalam percaturan internasional. Masalahnya, siapkah para petinggi kebijakan pendidikan beserta stakeholder-nya merasakan dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Setidaknya dalam hal pendidikan anak bangsa sebagai implementasi makna puasa bagi seorang Muslim, yang baru saja kita lalui bersama.

Wallahu a’lam bi showwab

Referensi:

  1. www.kompas.com
  2. www.suaramerdeka.com
  3. www.csis.or.id
  4. www.kau.or.id
  5. www.depdiknas.go.id
  6. www.antikorupsi.org
  7. www.Tempointeraktif.com
  8. www.puskur.or.id
  9. www.BKKBN.or.id

10.  www.nursetiaabadi.blogspot.com

11.  www.Pikiran-Rakyat.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s