Tagged: peserta didik

AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

BAB I

PENDAHULUAN 

Aqidah dan akhlak dalam ajaran islam merupakan pangkal utama dalam menumbuhkan keyakinan manusia kepada Tuahnnya dan mengatur tata kehidupan di dunia, serta sebagai bekal di akhirat kelak. Dalam pembelajaran pada tingkat sekolah, aqidah akhlak merupakan dasar pengetahuan kognitif yang sarat dengan pembentukan dan pengembangan kearah afeksi siswa. Dalam hal ini siswa tidak dijejali pengetahuan belaka, tetapi bagaimana siswa mampu meyakini dan menerapkannya dalam kehidupan.

Menurut Ahmad Tafsir [1] persoalan bangsa ini hanya masalah akhlak sebanarnya, pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya berkisar pada pengetahuan kognitif saja (pinter Matematika, IPA, Bahasa Inggris) sedangkan akhlaknya tidak begitu diperhatikan. Memang ada yang memperhatikan tetapi hanya sedikit.

Kemudian dalam kesempatan lain; beliau juga mengemukakan; salah satu ketidak berhasilan pendidikan, karena tujuan yang tidak jelas. [2] Tujuan utama dalam pendidikan agar lebih diarahkan kepada pembentukan akhlak mulia. Apapun materi dan pembelajarannya penanaman akhlak hendaknya menjadi nomor satu. Aqidah yang mengakar menjadi pondasi dan akhlak yang mendasar menjadi prestasi.

Dengan anggapan tersebut penulis berkeyakinan, pembelajaran aqidah akhlak, harus diatur sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan produk yang baik. Produk yang baik bukan hanya secara pengatahuan saja akan tetapi secara aplikasi dilapangan juga baik.

Untuk menumbuhkan keyakinan pada setiap siswa, semestinya harus didahului dengan pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana siswa yakin akan sesuatu kalau mereka tidak mengetahui tentang sesuatu itu? Dasar pengetahuan inilah yang mesti dipupuk pada benak dan diri siswa, agar tumbuh kesadaran betapa pentingnya keyakinan kepada Allah sebagai Tuhannya. Keasadaran itu akan berimbas pada keteraturan hidup secara individual maupun kelompok. Dengan kata lain keyakinan – melalui akidah – seseorang dapat dibimbing kearah pembentukan akhlaq al-karimah dalam menjalankan roda kehidupan.

Berangkat dari asumsi yang sangat mendasar tersebut, dalam makalah ini penulis masuk ke tataran kajian model pembelajaran akidah akhlak, analitik, kritik dan solusi. Dengan permasalahan; Bagaimana kajian model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran aqidah akhlak di tungkat SMK? Bagimana keberadaan materi, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) , dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat? Bagaimana solusi yang diberikan untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Untuk menjawab semua masalah tersebut akan penulis paparkan dalam keterbatasan makalah ini.

BAB II

AQIDAH AKHLAK DAN PEMBELAJARAN DI SMK

  1. Kajian Model Pembelajaran

Materi dan model pembelajaran dirancang dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Mulai dari siswa sekolah dasar sampai dengan siswa sekolah menengah atas harus dapat dibedakan, baik isi atau pendalaman materinya. Dalam hal ini materi Aqidah Akhlak [3] diberikan pada siswa Sekolah Dasar sampai siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) serta siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dengan keadaan yang demikian maka perlu kiranya materi pembelajaran Aqidah Akhlak dibahas secara lugas, kolaboratif dan menarik serta didesain dalam bentuk yang baik. Memang materi Aqidah Akhlak begitu menarik jika disajikan, namun akan bergantung kepada pembawaan gurunya. Untuk lebih menarik lagi, maka guru diharuskan memiliki rancangan model pembalajaran yang mumpuni dan dapat menarik perhatian seluruh siswa.

Bahkan tidak hanya itu, siswa dibawa kearah pentingnya penguatan aqidah dan pembentukan akhlak yang mulia bagi makhluk sosial seperti manusia. Kemudian para siswa mampu menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan seperti; dekademsi moral, pergaulan bebas, perzinahan, prostitusi dan penyakit-penyakit yang menimpa manusia sebagai makhluk yang berbudi luhur. Maka materi pembelajaran Aqidah Akhlak itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kognitif saja, akan tetapi lebih mengarah kepada perenungan dan perubahan sikap. Permasalahan yang menimpa manusia pada tataran dekadensi moral, baik bagi dirinya, keluarganya maupun orang lain hendaknya diperbaiki melalui kesadaran yang mendalam ketimbang sekedar pengetahuan kognitif. Siswa akan penuh dengan pertanyaan bagaimana kalau manusia memiliki akhlak yang mulia dan  bagaimana kalau manusia tidak memiliki akhlak yang mulia yang diatur oleh agama.

Kejadian yang diluar batas kewajaran yang menimpa usia dini, remaja dan bahkan orang tua semestinya dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan pemberian pengetahuan afeksi yang kental dengan nilai keagamaan. Rancangan atau design pembelajaran yang dimaksud penulis, kiranya dapat mengarah kesana – kearah penguatan aqidah dan perbaikan akhlak – dengan harapan siswa menjauhi perbuatan yang merusak moral tersebut.

Kengerian yang menimpa sebagian orang, dalam dekadensi moral telah terbukti dengan data hasil penelitian, yang dikutip oleh  Syamsu Yusuf LN. Hal ini sengaja penulis kemukakan sebagai ‘ibrah betapa pentingnya pembelajaran aqidah akhlak yang dirancang dengan baik untuk mengubah perilaku negative.

Khusus mengenai dekadensi moral dalam kaitannya denga  perzinahan (free sex) dikalangan remaja (di Negara-negara barat), Majalah Time (Pikiran Rakyat, 29 Januari 1995) memberikan tentang gejala aborsi (pengguguran kandungan) sebagai berikut : [4]

No.

Negara

Remaja Yang melakukan Aborsi

1

2

3

4

5

Perancis

Inggris

Kanada

Swedia

Belanda

180 dari 450

175 dari 450

180 dari 450

210 dari 320

50 dari 150

Dadang Hawari (Hikmah, Minggu 2 Oktober 1994) mengemukakan tentang kehidupan remaja Amerika dalam “free sex”, penyakit kelamin dan hamil diluar nikah sebagai berikut : [5]

Free Sex

Sakit Kelamin

Hamil

Prostitusi

7 dari 19 wanita

8 dari 10 pria

2,5 – 5 juta

1 dari 10

125.000

200.000

Di Indonesia beberapa penelitian serupa telah juga dilakukan, yang hasilnya adlah sebagai berikut : [6]

Peneliti

Responden

%

DR. Sarlito WS

Majalah Editor

800 remaja

100 remaja

80

40

Data ini diambil oleh para peneliti sekitar tahun 1994-1995, bagaimana tahun 2010 mungkin harus ada penelitian ulang. Data bisa lebih meningkat dari yang ada. Atau mungkin juga menurun – harus dibuktikan.

Sekali lagi gambaran ini penulis kemukakan untuk menegaskan bahwa pembelajaran Aqidah Akhlak di tingkat Sekolah Menengah hendaknya bukan sekedar pengetahuan kognitif saja, tetapi lebih mengarah kepada aplikasi dan kesadaran individu dan kelompok agar dapat menghindari perbuatan negative.       Pembelajarannya dirancang kedalam model yang menuntut siswa untuk berfikir kreatif positif dengan menekankan kepada psikologi sosial kemasyarakatan. Karena masalah Aqidah Akhlak menyangkut juga masalah individual dan sosial maka, model pembelajaran ini penulis arahkan kepada Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Larning).

Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative learning) didasari atas falsafah; (1) manusia sebagai makhluk sosial, (2) gotong royong, (3) kerjasama merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. [7] Karena model pembelajaran kooperatif didalamnya terdapat kerja sama, gotong royong sebagai sifat sosial manusia, maka diharapkan ada saling mengisi dan curhat antara satu siswa dengan siswa yang lain, sekalipun masalah pribadi. Tingkat sosial seseorang dapat teruji dengan baik, manakala mampu bekerja sama aktif dalam pembelajaran.

Mendesain model pembelajaran memang tidak semudah yang dibayangkan, “…yang pasti bahwa metode pengajaran adalah sebuah hasil ijtihad yang sifatnya dinamis dan dapat berkembang setiap saat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya”. [8]  Namun yang pasti dalam hal ini diperlukan kelihaian guru sebagai pasilitator dalam pembelajaran. Rasa sosial siswa perlu ditumbuh suburkan dengan penuh tanggungjawab.

“Salah satu pengembangan tanggungjawab sosial ini tampak melalui kompetensi dan kepiawaian guru dalam mengelola kelas, membangun tim belajar dalam kelas dan menciptakan suasana pembelajaran bersama yang saling mendukung proses belajar. Guru mesti mampu mempercayai anak didik. Mereka memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor dari rekan mereka, membuat kelompok belajar dan mendiskusikan bersma-sama persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, guru bersama dengan para siswa berusaha mengembangkan tanggungjawab sosial dalam lingkungan akademis disekolah. Sikap terbuka dan dialogis merupakan syarat mutlak bagi pengembangan rasa tanggungjawab sosial ini”. [9]

Model Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) dalam materi Aqidah Akhlak diaharapkan akan mampu menjawab persoalan sosial kemasyarakatan, sekaligus mencegah perlakuan individu yang bersifat negative yang menimpa manusia masa kini.

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif itu? Yatim Riyanto bahwa; “Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik (academic skill), sekaligus keterampilan sosial (social skill) termasuk interpersonal skill”. [10]

Selanjutnya Abuddin Nata menyebutkan bahwa; “Model pembelajaran cooperative learning adalah model pembalajaran yang terjadi sebagai akibat dari adanya pendekatan pembelajaran yang bersifat kelompok”. [11]

Menurut Kokom Komalasari, yang dikutif dari Slavin (1984) “Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai 5 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan dan aktifitas anggota kelompok, baik secara individual maupun kelompok”. [12]

Model pembelajaran kooperatif ini akan penulis aplikasikan dalam pembelajaran Akhlak. Untuk lebih konkritnya langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran kooperatif adalah berikut ini :

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. [13]

Fase

Tingkah Laku Guru

Fase 1

Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar

Fase 2

Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan

Fase 3

Mengorganisasikan siswa kedalam kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien

Fase 4

Membimbing kelompok bekerja dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas

Fase 5

Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya

Fase 6

Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok

Dalam pembelajaran kooperatif, sebenarnya tidak hanya langkah-langkah yang dibicarakan, tetapi ada metode pembantu secara spesipik mengarah kepada pelaksanaan penyajian materi pelajaran. Namun ada yang menyebutnya dengan variasi pembelajaran kooperatif. Untuk sekedar pengetahuan metode pembantu tersebut penulis kemukakan berikut ini : [14]

1.      Student Teams Achievement Division (STAD)

2.      Tim Ahli (Jigsaw)

3.      Investigasi kelompok (Group Investigation)

4.      Think Pair Share (TPS)

5.      Numbered Head Together (NHT)

6.      Team Games Tournament (TGT)

Masih dalam model pembelajaran kooperatif dengan dasar konstruktivism, yaitu; Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning yang sering dikenal dengan istilah CTL. CTL merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. [15]

Selanjutnya Agus menyebutkan, ada 7 komponen pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, inkuiri, bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi, dan penilaian autentik.

Atas dasar itu, saran pokok dalam penyusunan program pembelajaran berbasis kontekstual adalah sebagai beriku : [16]

  1. Nyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar
  2. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya
  3. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu
  4. Buatlah scenario tahap demi tahap kegiatan siswa
  5. Nyatakan authentic assesment-nya yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran.

Model CTL ini penulis aplikasikan dalam materi pembelajaran aqidah. Sebab untuk sebuah keyakinan dan kesadaran diri, siswa dituntut untuk menyaksikan data yang nyata dihadapannya. Misalkan dengan dengan adanya pahala berupa kebaikan dalam hidup yang diperoleh selama ini. Atau dengan bentuk ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Seperti sakit, kekuarangan rizki, kemiskinan, dan lain-lain.

  1. Analisis Dan Kritik

Pembelajaran Aqidah Akhlaq di tingkat SMK ini penulis akan menyajikan empat hal yang kiranya perlu dianalisa. Empat hal tersebut antara lain : SK-KD , silabus, RPP dan materi pelajaran aqidah-akhlak SMK dari kelas X sampai kelas XII.

1.      Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Aqidah-Akhlak tingkat SMK  [17]

Kelas X, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

3.       Keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatNya dalam Asmaul Husna 3.1  Menyebutkan 10 sifat Allah  dalam Asmaul  Husna

3.2  Menjelaskan arti  10 sifat Allah dalam Asmaul  Husna

3.3  Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul  Husna4.    Membiasakan perilaku terpuji4.1   Menyebutkan pengertian perilaku  husnuzhan.

4.2   Menyebutkan contoh-contoh  perilaku husnuzhan terhadap Allah, diri sendiri dan sesama manusia

4.3  Membiasakan perilaku husnuzhan dalam kehidupan sehari-hari

Kelas X, Semester 2

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

8. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat. 8.1  Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat

8.2  Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat

8.3  Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Malaikat dalam kehidupan sehari-hari9.    Membiasakan perilaku terpuji9.1   Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan atau menerima tamu.

9.2   Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu atau menerima tamu.

9.3  Mempraktikkan adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan atau menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari10.   Menghindari perilaku tercela10.1Menjelaskan pengertian hasud riya dan aniaya.

10.2Menampilkan contoh-contoh perilaku hasud riya dan aniaya.

10.3Menghindari perilaku hasud    riya dan aniaya dalam kehidupan sehari-hari

Kelas XI, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

3. Meningkatkan keimanan kepada Rasul-

rasul Allah.3.1  Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Rasul-rasul Allah

3.2  Menunjukkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Rasul-rasul Allah

3.3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan  keimanan kepada Rasul-rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari9.       Membiasakan berperilaku terpuji4.1  Menjelaskan pengertian  taubat dan raja`.

4.2  Menampilkan contoh-contoh perilaku taubat dan raja`.

4.3  Membiasakan perilaku bertaubat dan  raja` dalam kehidupan sehari hari

Kelas XI Semester 2

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

           8. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-

kitab Allah.8.1   Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Kitab-kitab Allah

8.2   Menerapkan hikmah beriman kepada Kitab-kitab  Allah9.       Membiasakan perilaku terpuji9.1   Menjelaskan pengertian dan maksud  menghargai karya orang lain.

9.2   Menampilkan contoh  perilaku menghargai karya orang lain.

9.3   Membiasakan perilaku menghargai karya orang lain dalam kehidupan sehari-hari10.   Menghindari perilaku tercela10.1Menjelaskan pengertian Dosa besar.

10.2Menyebutkan contoh perbuatan dosa besar.

10.3Menghindari perbuatan dosa besar dalam kehidupan sehari-hari

Kelas XII, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

3. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir. 3.1   Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Hari Akhir

3.2   Menerapkan hikmah beriman kepada Hari Akhir

4. Membiasakan perilaku terpuji4.1   Menjelaskan pengertian adil, ridha, dan amal shaleh

4.2.  Menampilkan contoh perilaku adil, ridha, dan amal shaleh

4.3   Membiasakan perilaku adil, ridha, dan amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari

Kelas XII Semester 2

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR   

        8. Meningkatkan keimanan kepada Qadha’ dan Qadar. 8.1   Menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qadha’ dan qadar

8.2   Menerapkan hikmah beriman kepada qadha’ dan qadar9.       Membiasakan perilaku terpuji9.1   Menjelaskan pengertian dan maksud persatuan dan kerukunan.

9.2   Menampilkan contoh perilaku  persatuan dan kerukunan.

9.3   Membiasakan perilaku persatuan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari10.   Menghindari perilaku tercela10.1 Menjelaskan pengertian  isyrof, tabzir, ghibah, dan fitnah.

10.2 Menjelaskan contoh  perilaku  isyrof, tabzir, ghibah, dan fitnah.

10.3 Menghindari perilaku isyraf, tabzir, ghibah, dan fitnah dalam kehidupan sehari-hari

Berdasarkan analisa penulis bahwa materi pembelajaran di SMK dengan yang ada di SMA tidak jauh berbeda, baik dari kedalaman materi atau dari SK dan KD yang disediakan dalam kurikulum. Pembahasannya tidak mencerminkan perbedaan yang mendasar didunia SMA pada umumnya dengan dunia kerja yang diperuntukkan untuk siswa SMK. Meskipun secara kasar, apa yang dilakukan siswa SMA bisa juga dilakukan oleh siswa SMK. Begitupun sebaliknya.

SK dan KD untuk aqidah tetap saja membahas rukun iman yang enam. Sebenarnya materi ini telah dibahas juga pada tingkat SMP dengan runutan yang sama yaitu

1.      Pada semester I pembahasan Iman kepada Alloh

2.      Pada semester II pembahasan Iman kepada Malaikat Alloh

3.      Pada semester III pembahasan Iman kepada Kitab Alloh

4.      Pada semester IV pembahasan Iman kepada Rasul Alloh

5.      Pada semester V pembahasan Iman kepada Hari Kiamat Alloh

6.      Pada semester VI pembahasan Iman kepada Qodla dan Qadar Alloh

Urutan rukun iman itu penulis kemukakan sesuai dengan yang tertera dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW.

Urutan dalam al-Qur’an adalah : [18]

Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan Kami taat.” (mereka berdoa): “Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” (QS. Al-Baqarah : 285)

Urutan dalam al-Hadits adalah : [19]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارزا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال “أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر”

Adalah Rasulullah SAW. ketika suatu hari beliau keluar untuk menemui manusia, maka datang seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW., laki-laki itu berkata; ya Rasulullah, apakah iman itu? Rasul berkata: Engkau beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, dan bertemu dengan Rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan (Hari Akhir) (HR. Muslim)

Sedangkan dalam SK-KD untuk tingkat SMK urutannya adalah :

  1. Meningkatkan keimanan kepada Alloh
  2. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat semester II
  3. Meningkatkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah semester III
  4. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Alloh semester IV
  5. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir semester V
  6. Meningkatkan keimanan kepada Qadla dan qadar Alloh semester VI

Terdapat penempatan urutan yang kurang tepat dalam materi aqidah, yaitu nomor empat (meningkatkan keimanan kepada Rasul) ditempatkan pada nomor tiga. Sedangkan nomor tiga (meningkatkan keimanan kepada kitab Allah) ditempatkan pada nomor empat. Kalau menurut hadits diatas seharusnya disesuaikan dengan urutan yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

Sedangkan SK-KD untuk materi perilaku terpuji ada pengulangan pada semester dua tiap tingkatan kelas. Jadi pada semester I satu kali dan semester II satu kali. Untuk perilaku tercela hanya satu kali pada setiap semester II untuk masing-masing tingkatan kelas. Mungkin perimbangannya adalah lebih mengutamakan perilaku terpuji ketimbang membahas perilaku tercela.

  1. Silabus dan RPP

Secara prinsip penulis tidak terlalu mempermasalahkan penulisan silabus dan RPP. Karena menurut pendapat penulis seluruh silabus dan RPP adalah baik asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembuatannya. Oleh karenanya penulis cenderung memberikan contoh dan solusi pembuatan silabus dan RPP yang dianggap sedikit lebih mendekati aturan yang ditentukan dan disesuaikan dengan model yang dibuat. Aturan ini juga sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2006.

  1. Solusi dan Aplikasi Model dalam RPP

Menyangkut masalah materi, hendaknya ada kerunutan pembahasan yang kontinu antara isi dengan penjelasan. Pembahasan materi pada tingkat SMK hendaknya diaplikasikan kedunia kerja. SMK merupakan sekolah kejuruan, yang sejak semester pertama sudah dipersiapkan kearah dunia kerja. Memang setiap guru yang mengajar pada SMK sudah barang tentu akan selalu mengidentikan SMK dengan dunika kerja, namun ada baiknya setiap penulis buku yang digunakan di SMK juga harus membantu kearah dunia kerja.

Kalau pembahasan kedalaman materi sama dengan SMA, penulis kira tidak ada yang aneh dari materi tersebut. Tetapi coba kita lihat tulisan pada buku daras SMK judulnya jelas “Memahami Pendidikan Agama Islam SMK untuk kelas X, Semester 1 dan 2 Semua bidang keahlian”. Pada buku daras SMA judulnya jelas ““Memahami Pendidikan Agama Islam SMA untuk kelas X, Semester 1 dan 2”. [20] Akhirnya pada gilirannya membeli buku untuk pelajaran PAI di SMA sama saja akan terpakai di SMK. Padahal yang diinginkan adalah bagaimana meramu materi di dunia SMK yang seluruh siswanya akan terjung langsung kedalam dunia kerja.

Menyangkut solusi dan aplikasi RPP kedalam model pembelajaran yang dirancang, akan lebih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penulis akan menggunakan model pembelajaran kooperatif dalam materi akhlaq. Sedangkan dalam materi aqidah akan digunakan model pembelajaran konstekstual.

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan RPP yang disesuaikan dengan Permen Nomor 41 tahun 2006, dan model pembelajaran yang dikaji.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran              : PAI (Pendidikan Agama Islam)

Bidang                          : Akhlak

Kelas/ Semester           : XII / I

Waktu                            : 2 x 45

Standar Kompetensi    : 4.Membiasakan perilaku terpuji

Kompetensi dasar        :4.2 Menampilkan contoh perilaku adil, rida

                                            dan amal saleh

Indikator              :  1. Menampilkan contoh perilaku adil

                                2. Menampilkan contoh perilaku rida

3. Menampilkan contoh perilaku amal saleh

A.   Tujuan Pembelajaran

Melalui diskusi informasi peserta didik diharapkan:

* Dapat menampilkan berbagai macam contoh prilaku adil

* Dapat menampilkan berbagai macam contoh perilaku rida

* Dapat menampilkan berbagai macam contoh perilaku amal saleh

B.   Materi Pokok

      Menampilkan contoh perilaku adil, rida dan amal saleh

1.    Adil

Salah satu contoh dari  prilaku adil yaitu seorang pengauasa yang adil senantiasa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan           kedudukannya.

2. Rido

Salah satu contoh dari  prilaku rida yaitu ketika seseorang divonis           penyakit yang tidak bisa disembuhkan menurut dokter. Tetapi ia           menghadapinya dengan penuh keridaan, dan yakin bahwa Allah            menciptakan suatu penyakit pasti dengan obatnya, hanya saja           obatnya itu belum diketahui oleh karena keterbatasan ilmu manusia.

3. Amal saleh

Dilihat dari bentuknya contoh amal saleh ada dua macam, yaitu amal batiniah dan  amal lahiriah.

a.    Contoh amal batiniah

-       Beriman, yaitu meyakini dengan sepenuh hati akan keesaan Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, serta qada dan qadar.

-       Bersabar, yaitu kuat dan tenang hati dalam menghadapi segala          Cobaan.

-       Berniat, yaitu mementukan maksud atau tujuan dilakukannya       Suatu perbuatan.

-       Bertawakal, yaitu berserah diri kepada kehendak Allah SWT.

-       Ikhlas, yaitu ketulusan hati untuk menerima segala ketetapan        Allah SWT.

b.    Contoh amal lahiriah

- Contoh amaliah lahiriah yang berupa ucapan:

1. nasihat menasihati yang baik

2. Ucapan yang baik

3. Membaca al-Qur’an

- ­Amal lahiriah yang berupa perbuatan

1. Mendirikan Shalat dan menunaikan Zakat

2.Tolong menolong dalam kebaikan

3. Berjual beli yang halal

C.   Strategi dan Metode Pembelajaran

Model                    : Cooperatif Learning/Contruktivisme

Strategi                  : Tipe =JIGSAW

Pendekatan           : Ketrampilan proses

Metode                  : Diskusi – informasi

D.   Kegiatan Pembelajaran

Fase

Kegiatan

Waktu

I

TATAP MUKA

Pendahuluan

Apersepsi:

Pengertian adil, rida , dan amal saleh.

Motivasi :

Buatlah masing-masing contoh dari pengertian adil, rida, dan amal saleh.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5’

II

Kegiatan inti

Eksplorasi

Pembentukan kelompok Heterogen dalam prestasi, gender, etnis, dan agama.

Setiap anggota kelompok diberi tugas yang berbeda (nomor berbeda) sesuai kesepakatan dalam kelompok

Setiap anggota kelompok diberi materi yang berbeda sesuai penugasan dalam kelompoknya.

10’

III

IV

V

Elaborasi

Dalam diskusi kelompok yang dituntun dengan woksheet Anggota kelompok yang berasal dari kelompok yang berbeda tetapi memiliki no. yang sama akan berkumpul menjadi lelompok baru (kelompok ahli/ekspert)

Pembentukan kelompok ekspert.

Diskusi dalam kelompok ekspert dengan pembahasan :

Kelompok ekspert 1 :  Contoh perilaku adil.

Kelompok ekspert 2 :  Contoh perilaku rida.

Kelompok ekspert 3 :  Contoh perilaku amal saleh batiniah.

Kelompok ekspert 4 :  Contoh Perilaku amal saleh lahiriah.

Guru  berkeliling memberi bimbingan pada setiap kelompok ahli.

Setelah selesai berdiskusi dalam tim ahli anggota kelompok kembali pada kelompok asal sambil membawa materi hasil diskusi.

Dalam kelompok kecil/kelompok asal tiap anggota kelompok menjelaskan materi hasil diskusi dalam tim ahli secara bergantian.

Guru memberikan bimbingan pada tiap kelompok.

Konfirmasi

Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil secara bergantian dengan bimbingan pendidik.

Guru memotivasi setiap anggota kelompok agar mau berbicara dan berperan aktif.

20’

  15’

15’

 Penutup

Guru memberikan penguatan-penguatan pada materi yang dibahas.

Guru dan peserta didik membuat kesimpulan.

Guru memberikan refleksi

Guru memberikan Kuis.

Penugasan Terstruktur (PT)

Memberikan tugas membiasakan berperilaku adil, rida, dan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari.

Menunjukan contoh kegiatan adil, rida, amal saleh, yang suka dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa.

25’

E.    Penilaian Authentic Assessment

Jenis Penlaian :

  • Penilaian kognitif (terlampir)
  • Penilaian afektif

F.    Alat / Bahan / Sumber belajar

  • Al-Qur’an dan terjemahn
  • A. Wahid Sy., “Memahami Pendidikan Agama Islam SMK untuk kelas XII, Semester 1 dan 2 Semua bidang keahlian” (Bandung: Armico. 2007)
  • Khuslan Haudhi dan Abdurrohim Sa’id, Integrasi budi pekerti dalam pendidikan Agama Islam 3 Untuk kelas XII SMA, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.2007)

Lembar kerja siswa

Menampilkan contoh perilaku adil, rida, dan amal saleh

                                    Mata pelaajaran          : PAI

Kelas/semester          : XII/I

Waktu                         : 2 X 45 menit

Petunjuk Belajar :

a)    Baca secara cermat sebelum anda mengerjakan tugas

b)    Bekerja secara kelompok

berkumpullah anda sesuai dengan nomor pada kelompok untuk

membahas materi 1,2, 3, dan 4.

Kelompok ekspert 1   :  Contoh perilaku adil.

Kelompok ekspert 2   :  Contoh perilaku rida.

Kelompok ekspert 3   :  Contoh perilaku amal saleh batiniah

Kelompok ekspert 4   :  Contoh perilaku amal saleh lahiriah

c)    Setelah selesai diskusi pada tim ekspert kembali pada kelompok asal untuk mendiskusikan materi dalam tim ekspert

d)  Konsultasikan pada Guru  bila anda mengalami kesulitan

e)  Bacalah buku dan literatur sebanyak-banyaknya untuk

memperdalam pemahaman siswa

Kompetensi Dasar yang akan dicapai:

4.2. Menampilkan perilaku adil, rida, dan amal saleh.

Informasi

Contoh amal saleh ada dua macam yaitu amal batiniah dan amal Lahiriah

Langkah kerja

Pembelajaran bisa dilakukan/dikerjakan di dalam kelas atau perpustakaan.

- Tim ekspert 1

Pelajari dan telaah mengenai berbagai contoh perilaku adil kemudian jawab pertanyaan berikut:

  1. prilaku yang bagai mana yang mencerminkan contoh perilaku adil?
  2. Buatlah beberapa contoh prilaku tersebut!

- Tim ekspert 2

Pelajari dan telaah mengenai berbagai contoh perilaku rida  kemudian jawab pertanyaan berikut:

  1. Perilaku yang bagai mana yang mencerminkan contoh perilaku rida?
  2. Buatlah beberapa contoh perilaku tersebut?

- Tim ekspert 3

Pelajari dan telaah mengenai berbagai macam contoh perilaku amal saleh batiniah kemudian jawab pertanyaan berikut:

  1. Perilaku yang bagai mana yang mencerminkan contoh perilaku amal saleh batiniah?
  2. Butlah beberapa  contoh perilaku tersebut!

- Tim ekspert 4

Pelajari dan telaah mengenai berbagai macam contoh perilaku amal saleh lahiriah kemudian jawab pertanyaan berikut

  1. Perilaku yang bagai mana yang mencerminkan contoh perilaku amal saleh lahiriah?
  2. Butlah beberapa contoh perilaku tersebut!

Langkah kerja

-       Bekerjalah dalam tim ekspert sesuai dengan nomornya

-       Diskusikan materi yang dipelajari dalam kelompok ekspert dan jawab pertanyaan yang diberikan

-       Kembali ke kelompok asal sambil membawa/mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok ekspert

-       Kerjakan soal yang disediakan dalam kelompok

-       Diskusikan dalam kelompok secara keseluruhan

-       Kumpulkan hasil jawaban

Soal kuis

  1. Seorang hakim memutuskan putusan bukan berdasarkan keputusan yang benar akan tetapi berat sebelah dikarnakan adanya uang pelicin. sikap tersebut bertentangan dengan akhlak terpuji apa?
  2. Ketika ditimpa musibah sebagai  seorang muslim kita harus bersikap bagaimana?
  3. Dilihat dari bentuknya, Ada berapa macam amal saleh itu?


PENILAIAN/AUTENTIC ASESSMENT

A.    Kognitif

No

Nama

No Soal

Skor

Ket

1

2

3

4

5

Ket : Aspek yang dinilai                                                   Skor

1.    Siswa dapat memberikan contoh perilaku adil       :  25

2.    Siswa dapat memberikan contoh perilaku rida       :  25

3.    Siswa dapat memberikan contoh perilaku amal

Saleh  batiniah                                             :  25

4.    Siswa dapat memberikan contoh perilaku amal

Saleh lahiriah                                                       :  25

Jumlah              :100

B.    Afektif

No

Nama Siswa

Aspek Afektif yang dinilai

Jumlah

Kerja-sama

Membaca  referensi

Menghargai pendapat org lain

Semangat/ motivasi

Minat

Mengetahui                                                     Bandung,  Januari 2010

Kepala Sekolah                                               Guru Mata Pelajaran PAI

Asep Gema Nurohmat, SH., MM                   Drs.  S  A  L  I  M  I

NIP. 19640616 200701 1 004                    NIP. 19660517 200501 1 001

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nomor                                                 :  03

Status sekolah/Satuan pendidikan      : SMK Karya Budi

Bidang                                                            : Akidah

Mata Pelajaran                                    : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Kelas/Semester                                    : XII/I

Pertemuan ke                                      : 5

Alokasi Waktu                                    : 2×45 menit (1×pertemuan)

Standar Kompetensi   : 3. Meningkatkan keimanan kepada hari akhir

Kompetensi Dasar       : 3.1 Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan

kepada hari akhir

Indikator                     : 1. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir

2. Menjelaskan perbedaan antara kiamat sugra dan

kiamat kubra

3. Menjelaskan hari kiamat menurut teori alam

4. Menjelaskan fase-fase kehidupan setelah hari

kiamat

5. Menjelaskan tentang surga dan neraka

I. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembelajaran langsung dengan pengamatan kepada visualisasi slide diharapkan siswa dapat :

  1. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir
  2. Menjelaskan perbedaan antara kiamat sugra dan kiamat kubra
  3. Menjelaskan hari kiamat menurut teori alam
  4. Menjelaskan fase-fase kehidupan setelah hari kiamat

II. Materi Pembelajaran

  1. Pengertian Hari Akhir

Iman Kepada Hari Akhir: mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi.

Hari Akhir disebut juga dengan Hari Kiamat.

o  Kiamat terbagi dua; kiamat sugra dan kiamat kubra.

o  Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-  masing makhluk.

o  Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu musnahnya alam semseta serta segala isinya secara serempak atau berakhirnya seluruh kehidupan mahkluk alam ini secara  serempak.

  1. Tanda-Tanda Kiamat

Tanda-tanda Hari Kiamat diterangkan dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi sbb:

No.

Tanda-Tanda Kecil

No.

Tanda-Tanda Besar

1.

Budak dikawini oleh tuannya

1.

Matahari terbut dari barat

2.

Ilmu agama dianggap sudah tidak penting

2.

Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara

3.

Tersebarnya perzinahan krn memperoleh izin dari penguasa

3.

Rusaknya Ka’bah

4.

Minuman keras merajalela

4.

Lenyapnya al-Qur’an

5.

Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki (50:1)

5.

Seluruh manusia menjadi kafir

6.

Ada dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi sama mengaku dirinya memperjuangkan agama Islam

6.

Keluarnya bangsa Ya’juz Ma’juz. Ya’juz Ma’juz adalah kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Menurut Hamka, YM adalah segala gerak yang telah dan hendak merusak dunia ini, dan bisa ditafsirkan sebagai pikiran jahat, maksud buruk, dan ideologi yang menyesatkan yang dianut oleh sebagian manusia.

7.

Lahirnya dajjal (tukang dusta)

8.

Banyak terjadi gempa bumi

9.

Fitnah muncul di mana-mana

10.

Pembunuhan merajalela

11.

Banyak manusia yang menginginkan dirinya mati
  1. Kiamat menurut Teori Ala

1)  Menurut Ilmu Geologi; bumi ini terdiri dari semacam gas panas (nebula) yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Suatu saat tekanan itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Jika tekanan atmosfir dari luar makin kuat maka bumi akan hancur dan isinya berhamburan.

2)      Menurut Ilmu Astronomi; planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran itu tidak berbenturan satu sama lain karena adanya daya tarik menarik yang seimbang. Daya tersebut tidak selamnya seimbang, daya itu makin lama makin habis. Seandainya tidak ada keseimbangan lagi,bumi akan meluncur dengan kekuatan yang dahsyat menumbruk matahari. Hancurlah bumi itu.

3)      Menurut Ilmu Fisika; matahari diperkirakan 150 x 106 KM jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para ahli fisika menghitung energi matahari yang dipancarkan = 5,7 x 1027 kalori per menit dan mampu menyala selama 50 milyar tahun. Waktu menyala matahari juga terbatas, dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi.

  1. Kehidupan Setelah Hari Kiamat

1.      Yaumu al-Ba’ats (hari Kebangkitan dari Kubur), yaitu bangkitnya seluruh manusia dari kuburnya

2.      Yaumu al-Hasyr (harti Berkumpulnya Manusia), manusia digiring ke suatu tempat lapang yang bernama Mahsyar.

3.      Yaumu al-Hisab (hari Perhitungan) dan Yaumu al-Mizan (hari Penimbangan); setelah manusia berkumpul di padang Mahsyar, manusia akan dihisab, dihitung, dan ditimbang amal perbuatannya.

4.      Yaumu al-Jaza’ atau Yaumu al-Fashl; setelah dihisab, manusia diberi balasan atas amalnya dan diputuskan.

5.      Surga dan neraka; setelah mendapat Keputusan dari Allah di mana tempat mereka selanjutnya, manusia segera dibawa ke surga atau neraka.

  1. Fungsi Iman Kepada Harti Akhir

1.      Mendorong untuk beramal shaleh

2.      Harapan mendapatkan keadilan hakiki akan menjadi kenyataan

3.      Pandangan hidup menjadi optimis

4.      Bertindak dengan penuh tangggung jawab.

III. Strategi dan Metode Pembelajaran

Model                    : Contekstual Teaching Learning

Strategi                  : Visualisasi slide

Pendekatan           : Ketrampilan tindakan, sikap, dan resitasi

Metode                  : Diskusi – informasi

IV. Kegiatan Pembelajaran  

      Langkah-Langkah:

1.      Kegiatan Pendahuluan (±10 menit)

a.    Guru mengkondisikan siswa untuk belajar, kesiapan diri, kerapian pakaian, tataletak kursi dan alat-alat tulis

b.    Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah dan berdoa bersama.

c.    Mengontrol kehadiran siswa dengan menanyakan yang tidak hadir dengan alasannya

d.   Mengkondisikan siswa untuk belajar dengan pendekatan individual ketika menerapkan pembelajaran kontekstual

e.    Melakukan appersepsi; Bagaimana keadaan kalian setelah meyakini etos kerja berdasaarkan QS. Al-Mujadilah : 11 didunia ini untuk membekali diri di akhirat kelak?

f.     Memancing pikiran siswa tentang tujuan hidup didunia dan keyakinan diri akan adanya hari kiamat sesuai indikator pencapaian

g.    Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasarnya.

h.    Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan.

  1. Kegiatan Inti (±70 menit)

a)      Guru memberikan informasi, bahwa hari ini akan melaksanakan diskusi kelompok seputar materi meningkatkan keimanan kepada hari akhir (pengertian iman kepada hari akhir, perbedaan antara kiamat sugra dan kubra, hari kiamat menurut teori, fase kehidupan setelah hari kiamat)

b)       Guru memberikan arahan cara-cara membentuk kelompok diskusi; terdiri dari 4-5 orang, dipilih secara acak (heterogen), duduk dalam meja kelompok masing-masing

c)   Guru menyodorkan materi pada masing-masing kelompok untuk didiskusikan dari mulai (bagaimana orang yang tidak yakin akan kiamat?, dan bagaimana kalau kiamat itu benar-benar ada?)

d)       Masing-masing kelompok melaksanakan diskusinya seputar hari akhir dengan bimbingan guru

e)        Guru mempasilitasi kelompok yang mendpat kesulitan dalam diskusi

f)         Guru memeriksa hasil diskusi kelompok siswa

g)        Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dengan durasi waktu 5 menit, yang kemudian dinilai dan dievaluasi oleh guru secara kelompok

h) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik dalam diskusi, dengan mengapresiakannya melalui aplous (tepuk tangan) dan penilaian kulitatif terbaik

3. Kegiatan Akhir (± 10 menit)

a.       Guru menyimpulkan materi pembelajran dari hasil diskusi siswa

b.      Mengadakan post tes untuk menilai keberhasilan belajar dalam diskusi siswa

c.       Guru menutup pelajaran dengan membaca doa, hamdallah, dan mengucapkan salam.

V. Penilaian

a.    Tes tulis dilakukan dengan menggunakan latihan pada buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 3 halaman 34–36. (soal terlampir)

b.    Tes Sikap

No.

Indikator ke

Pernyataan

SS

S

TS

STS

1.

 1

dari KD

1

Orang yang tidak mempercayai akan adanya hari akhir biasanya tidak takut berbuat dosa, seolah-olah dunia tidak akan berakhir.

2.

2

dari KD

1

Kiamat sugra adalah kiamat besar seperti kematian dan kiamat kubra adalah kiamat kecil seperti hancurnya bumi ini.

3.

3

dari KD

          1

Tanda-tanda kiamat telah muncul saat ini, seperti adanya tsunami dan gempa bumi

4.

4

dari KD

          1

Setelah mati manusia akan dibangkitkan kembali untuk menjalani kehidupan berikutnya.

5.

 5

dari KD

          1

Orang yang tidak suka beribadah kepada Allah dan dzalim terhadap diri dan orang lain adalah orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, surga, dan neraka

6.

 1

dari KD

          2

Seorang yang beriman kepada hari akhir senantiasa menjadi pendorong bagi mukmin yang lain untuk mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT.

7.

 2

dari KD

2

Tanda-tanda orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang yang suka berzina dan mabuk-mabukan.

8.

 3

dari KD

2

Orang yang percaya/beriman pada hari akhir akan hati-hati dalam bertindak.

Keterangan:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

c.    Teknik Penilaian/Penskoran

1)      Untuk penilaian tes sikap; Soal no.1 sampai no.8 diberi skor 5, maka 5×8=40

2)      Untuk penilaian soal latihan yang terdapat dalam buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 3 hal :34-36 dengan ketentuan: Soal no.1 sampai 20  diberi skor 3, maka 3×20=60

3)      Maka skor keseluruhan untuk tes skala sikap dan tes tulis skor maksimalnya adalah =100

Skorperolehan siswa

Nilai     =                                                   X 10

Skor ideal

VI. Sumber/Bahan/Alat

1.      Al-Qur’an dan terjemahnya

2.      Buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam 3 milik  pemerintah kabupaten Bandung , terbitan Tiga Serangkai tahun 2007

3.      Buku akidah akhlak

4.      Ensiklopedi Islam

5.      laptop, infokus, video dan slide untuk visualisasi

6.      lembaran tes sikap

VII. Evaluasi dan perbaikan            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catatan: (Kepala Sekolah/Pengawas/Observer)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Mengetahui                                                      Bandung, 17 Agustus 2010

Kepala Sekolah                                                            Guru Mata Pelajaran PAI

            Asep Gema Nurohmat, SH., MM                   Drs.  S  A  L  I  M  I              

NIP. 19640616 200701 1 004                        NIP. 19660517 200501 1 001

BAB III

PENUTUP

A.    Simpulan

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa guru harus mampu membuat desain pembelajaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa. Tidak semua materi yang disajikan dapat cocok dengan seluruh desin pembalajaran. Materi pembelajaran aqidah akhlaq hendaknya diberikan bukan sekedar pengetahuan belaka, tetapi harus lebih menitik beratkan kepada aplikasi dalam kehidupan nyata. Salah satu model yang dapat menyajikan pembelajaran aqidah akhlaq dengan terurai adalah Model Pembelajaran Kooperatif dan model pembelajaran Contextual Learning and Teaching (CTL). Pada penyajiannya siswa dituntut untuk mengkaji secara mendalam tentang manfaat aqidah akhlaq dan bahaya akibat ketidak yakinannya serta dekadensi moral yang keluar dari koridoe akhlak al-karimah. Kemudian materi yang dibahas akan terasa lebih baik dari segi kemajuannya ketimbang model pembelajaran konvensional atau tradisional.

B.     Saran

Perlu pembahasan yang lebih jelas dan luas dari model pembelajaran kooperatif dan Contextual Learning and Teaching (CTL). Praktek dilapangan sangat dianjurkan untuk mengetahui data outentik tentang keberhasilan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif dan CTL, baik dari segi nilai akademik (prestasi siswa) maupun dari kecakapan hidup (life skill). Setiap guru hendaknya membuat model pembelajaran yang baik. Namun bukan hanya model yang baik saja, tetapi sangat dibutuhkan  kepiawaian dalam menyajikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abuzar, Afrizal. 2006. Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA-SMK Depdiknas: Dirjendikdasmen.

Al-Qur’an dan terjemahnya pada Qur’an Inn-World

Haludhi, Khuslan. dan abdurrohim Sa’id, 2007. Memahami Pendidikan Agama Islam SMA untuk kelas X, Semester 1 dan 2,  Bandung: Armico.

Koesoema A, Doni. 2009. Pendidik Karakter di Zaman Kabalinger Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan aplikasi. Bandung: Refika Aditama.

Muslim, Al-Imam. Shahih Muslim, Kumpulan hadits Shahih, Syarah Al-Minhaj Al-Nawawi

Nata, Abuddin. 2009. Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riyanto, Yatim. 2009. Paradigma Baru Pembelajaran, Sebagai Referensi Bagi Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif dan Berkualitas. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Silabus Pendidikan Agama Islam untuk SMA dan SMK KTSP tahun 2006

Suprijono, Agus. 2010. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tafsir, Ahmad. Pada Perkuliahan Filsafat Pendidikan Islami, Sabtu, 20 Maret 2010 dan Sabtu, 27 Maret 2010di kelas PAI – K – B, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun akademik 2009-2010

Trianto, 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahid Sy, A.2007. Memahami Pendidikan Agama Islam SMK untuk kelas X, Semester 1 dan 2 Semua bidang keahlian, Bandung: Armico.

Yusuf LN., Syamsu. 2003. Psikologi Belajar Agama (Persepektif Pendidikan Agama Islam). Bandung: Pustaka Bani Quraisy.


[1] Ahmad Tafsir, Pada Perkuliahan Filsafat Pendidikan Islami, Sabtu, 20 Maret 2010 di kelas PAI – K – B, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun akademik 2009-2010

[2] Ahmad Tafsir, Pada Perkuliahan Filsafat Pendidikan Islami, Sabtu, 27 Maret 2010 di kelas PAI – K – B, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun akademik  2009-2010

[3] Afrizal Abuzar, Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA-SMK (Depdiknas: Dirjendikdasmen. 2006), 53

[4] Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama (Persepektif Pendidikan Agama Islam) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2003), 3

[5] Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama, 3

[6] Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama, 4

[7] Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, Sebagai Referensi Bagi Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009) ed.1 cet.1, 269

[8] Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009) cet. Ke 1, 198

[9] Doni Koesoema A, Pendidik Karakter di Zaman Kabalinger (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2009), 159

[10] Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, 271

[11] Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang  Strategi Pembelajaran, 257

[12] Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan aplikasi (Bandung: Refika Aditama. 2010) cet. Ke 1, 62

[13] Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010) cet. Ke 3, 66 – 67. Fase ini dapat dibaca juga pada buku Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) cet. Ke III, 65

[14] Variasi metode pembelajaran kooperaif ini dapat dibaca secara lengkap pada: (Kokom Komalasari, 2010. Hlm. 62-69), (Trianto, 2010. Hlm. 67-83), (Agus Suprijono, 2009. Hlm. 89-101),

[15] Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) cet. Ke III, 79-80

[16] Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, 179-180

[17] Silabus Pendidikan Agama Islam untuk SMA dan SMK KTSP tahun 2006

[18] Al-Qur’an dan terjemahnya pada Qur’an Inn-World, QS. Al-Baqarah : 285

[19] Al-Imam Muslim, Shahih Muslim, Kumpulan hadits Shahih, Syarah Al-Minhaj Al-Nawawi, hadits ke 5

[20] A. Wahid Sy, “Memahami Pendidikan Agama Islam SMK untuk kelas X, Semester 1 dan 2 Semua bidang keahlian” (Bandung: Armico. 2007) hal judul. Dan “Memahami Pendidikan Agama Islam SMA untuk kelas X, Semester 1 dan 2” (Bandung: Armico. 2007) hal. Judul

Masalah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan memiliki tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan dari suatu bangsa tersebut. Setiap langkah dalam pembangunan selalu diupayakan beriringan dengan tuntutan kamajuan zaman. Perkembangan zaman yang selalu selalu berubah dan memunculkan berbagai permasalahan baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.
Indonesia adalah negara memiliki beraneka ragam dalam kebudayanya dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya raya akan sumberdaya alamnya, namun untuk sumber daya manusianya dalam hal pendidikan masih sangat rendah. Hal tersebut telah diakui oleh banyak orang di dunia, bahkan oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri. Pendidikan yang ada di Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang maju di dunia di di bidang pendidikan ini.
Hal tersebut di karenakan adanya masalah pendidikan di Indonesia yang belum dapat ditangani dengan tuntas. Adapaun masalah pendidikan di Indonesia ialah :
1. Rendahnya sarana dan prasarana
Telah kita ketahui sebelumnya dari berita-berita baik di media massa cetak atau pun elektronik, bahwa sudah banyak berita tentang sekolah-sekolah yang roboh, atau sekolah yang telah rusak karena bangunanya sudah usang, lapuk dan keropos yang sudah tidak layak namun tidak memperoleh bantuan dari pemerintah setempat. Ini merupakan salah satu bukti bahwa betapa rendahnya sarana dan prasarana yang di miliki oleh Indonesia.
2. Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia
Bagi sebagian orang khususnya orang-orang yang tinggal di kota besar, pendidikan merupakan hal yang biasa saja, namun jika kita tengok ke daerah-daerah terpencil dan tempat-tempat kumuh, pendidikan merupakan suatu hal yang mewah dan sangat di dambakan. Hal tersebut di karenakan Negara lebih memfokuskan pendidikan di wilayah-wilayah pokok yang lebih potensial. Hal tersesebutlah yang membuat pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia menjadi kurang.
3. Mahalnya biaya pendidikan
Mahalnya biaya pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi adalah masalah yang paling utama dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat banyak anak-anak yang putus sekolah di kalangan masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

Konsep Pendidikan dalam Islam

PENDAHULUAN

          Saat peristiwa perang antara Jepang dan USA, wilayah Hirosima dan Nagasaki di jatuhi bom atom dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Ribuan nyawa terenggut anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, laki-laki ataupun perempuan menjadi korban akibat perang tersebut. Yang menjadi fenomena saat itu ialah pemerintah mengambil kebijakan mencari para guru yang dilatih untuk menjadi tenaga pendidik agar Jepang mampu bangkit kembali. Akhirnya sejarah telah mencatat akan kemajuan Jepang saat ini, hal ini menjadi bukti bahwa dunia pendidikan amat berpengaruh dalam membentuk peradaban manusia.
 
            Sejarah umat Islam juga telah mencatat berkembangnya dunia pendidikan yang mengembangkan proses intelektualitas dan kreativitas dalam ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayah umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, adanya Perpustakaan, berkembangnya Ilmu pengetahuan dibidang kedokteran, filsafat, matematika, aljabar menjadi fakta bahwa saat itu Islam amat mendukung akan kemajuan dibidang pendidikan. Artinya ajaran Islam mendorong kepada umatnya untuk pintar
 
Setelah runtuhnya dinasti Umayah samapi saat ini dunia pendidikan Islam bisa dibilang mengalami masa surut. Pendidikan selama ini ternyata masih saja dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Islam, khususnya diIndonesia. Kini tren-tren pendidikan ala barat masih menjadi barometer unggulan disetiap unsur-unsur pendidikan. Pendidikan Islam sekarang mulai ketinggalan zaman (katanya), tidak dianggap lagi dan tidak sesuai lagi dunia yang serba moderen ini. Oleh karena itu saat ini perlu adanya reformulasi dalam dunia pendidikan Islam, hal ini untuk mengembangkan kembali peradaban umat Islam dengan berkembangnya dunia pendidikan Islam.
1.      Definisi Pendidikan Islam
Bilamana pendidikan kita artikan sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmaniyah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan.
Berdasarkan pandangan diatas, maka pendidikan Islam adalah system yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.
Pengertian pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu system kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Oleh karena itu Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik duniawi maupun ukhrowi.
Mengingat luasnya jangkauan yang harus digarap oleh pendidikan Islam, maka pendidikan Islam tidak menganut system tertutup melainkan terbuka terhadap tuntutan kesejahteraan umat manusia, baik tuntutan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup rohaniah. Kebutuhan itu semakin meluas sejalan dengan meluasnya tuntutan hidup manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, ditinjau dari aspek pengalamannya pendidikan Islam berwatak akomodatif kepada tuntutan kemajuan zaman yang ruang lingkupnya berada didalam kerangka acuan norma-norma kehidupan Islam. Hal demikian akan nampak jelas dalam teorisasi pendidikan Islam yang dikembangkan. Ilmu pendidikan Islam adalah studi tentang system dan proses kependidikan yang berdasarkan Islam untuk mencapai produk atau tujuan, baik studi secara teoritis maupun praktis.
Ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan akal. Penggunaan dasar ini haruslah berurutan, al-qur’an terlebih dahulu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber, bila tidak ada atau tidak jelas didalam al-qur’an maka harus dicari dalam hadits, bila tidak juga jelas atau tidak ada didalam hadits barulah digunakan akal (pemikiran), tetapi temuan akal itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa al-qur’an dan atau hadits.
2.   ASAS PENDIDIKAN ISLAM
Dalam konteks individu, pendidikan termasuk salah satu kebutuhan asasi manusia. Sebab, ia menjadi jalan yang lazim untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Sedangkan ilmu akan menjadi unsur utama penopang kehidupannya. Oleh karena itu, Islam tidak saja mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu, bahkan memberi dorongan serta arahan agar dengan ilmu itu manusia dapat menemukan kebenaran hakiki dan mendayungkan ilmunya diatas jalan kebenaran. Rosulullah SAW bersabda, “Tuntutlah oleh kalian akan ilmu pengetahuan, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah SWT, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah shodaqoh. Sesungguhnya ilmu itu akan menempatkan pemiliknya pada kedududkan tinggi lagi mulia. Ilmu adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. (HR. ar-Rabi’)
Makna hadits tersebut sejalan dengan firman Allah SWT : “Allah niscaya mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang berilmu pengetahuan bertingkat derajat. Demi Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. (Qs. Al-Mujadalah 11)
Aqidah menjadi dasar kurikulum (mata ajaran dan metode ajaran) yang berlaku dalam pendidikan Islam. Aqidah Islam berkonsekuensi ketaatan pada syari’at Islam. Ini berarti tujuan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus terkait dengan ketaatan pada syari’at. Pendidikan dianggap tidak berhasil apabila tidak menghasilkan keterikatan pada syari’at Islam peserta didik, walaupun mungkin membuat peserta didik menguasai ilmu pendidikan.
Aqidah Islam menjadi asas dari ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti semua ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus bersumber pada aqidah Islam, karena memang tidak semua ilmu pengetahuan lahir dari aqidah Islam. Yang dimaksud adalah aqidah Islam harus dijadikan standar penilaian. Ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan aqidah Islam tidak boleh dikembangkan dan diajarkan kecuali untuk dijelaskan kesalahannya.
3.   TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM
            Tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dan cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin, dunia dan akhirat.
            Adapun rumusan-rumusan tujuan akhir pendidikan Islam telah disusun oleh para ulama dan ahli pendidikan Islam dari golongan dan mazhab dalam Islam, misalnya sebagai berikut :
a.       Rumusan yang ditetapkan dalam kongres sedunia tentang pendidikan Islam.
Bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam, seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial yang meng hamba kepada Khaliknya yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agamanya.
Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniyah, ilmiah maupun bahasanya baik perorangan maupun kelompok.
Jadi tujuan akhir dari pendidikan Islam itu terletak dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, baik perorangan, masyarakat maupun sebagai umat manusia keseluruhan.
b.      Rumusan hasil keputusan seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 s.d 11 Mei 1960, di Cipayung, Bogor.
Bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam.
Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan atas pengertian bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengjarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
c.       Rumusan tentang pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al Taumi Al Syaebani.
Bahwa tujuan pendidikan Islam ialah perubahan yang diingini yang diusahkan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatserta pada alam sekitar dimana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi diantara profesi asasi dalam masyarakat.
            Mengingat tujuan pendidikan yang begitu luas, maka tujuan tersebut dibedakan dalam beberapa bidang menurut tugas dan fungsi manusia secara filosifis sebagai berikut :
1). Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar dalam rangka mempersiapkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat.
2). Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dan dan dengan tingkah laku masyarakat umumnya serta dengan perubahan-perubahan yang diinginkan pada pertumbuhan pribadi, pengalaman dan kemajuan hidup.
3). Tujuan profesional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat.
            Oleh karena tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan cita-cita mewujudkan nilai-nilai, maka fisafat pendidikanlah yang memberi dasar dan corak serta arah tujuan pendidikan pendidikan itu sendiri. Dalam rangkaian proses penyampaiannya, filsafat pendidikan berfungsi sebagai korektor terhadap kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memungkinkan proses tersebut dapat berfungsi kembali dalam jalur tujuannya.
4.   METODOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
Metodologi pendidikan Islam adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Sebagai suatu ilmu, metodologi merupakan bagian dari perangkat disiplin keilmuan yang menjadi induknya. Hampir semua ilmu pengetahuan mempunyai metodologi tersendiri. Oleh karena itu ilmu pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu juga memiliki metodologi yaitu metodologi pendidikan.
Adapun metodologi yang dipakai dalan pendidikan Islam adalah :
1). Metode mendidik secara kelompok disebut “metode mutual education”.
Dengan cara berkelompok inilah maka proses mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan lebih efektif, oleh karena satu sama lain dapat saling bertanya dan saling mengoreksi bila satu sama lain melakukan kesalahan.
2). Metode pendidikan dengan menggunakan cara Instruksional yaitu yang bersifat mengajar tentang ciri-ciri sesuatu (orang yang beriman) dalam bersikap dan bertingkah laku agar mereka dapat mengetahui bagai mana seharusnya mereka bersikap dan berbuat sehari-hari.
3). Metode mendidik dengan bercerita yaitu dengan cara mengisahkan peristiwa sejarah hidup manusia masa lampau yang menyangkut ketaatan atau kemungkaran dalam hidup terhadap perintah Allah SWT. Insyaallah dimasa dewasanya cerita demikian tetap berpengaruh dalam jiwanya.
4). Metode bimbingan dan penyuluhan. Dengan metode ini manusia akan mampu mengatasi segala bentuk kesulitan hidup yang dialami atas dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT. Dalam melaksanakan metode ini diperlukan suatu pendekatan melalui sikap yang lemah lembut dan lunak hati dengan gaya menuntun atau membimbing  kearah kebenaran.
5). Metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik adalah metode pemberian contoh dan teladan. Allah telah menunjukan bahwa contoh keteladanan dari kehidupan nabi Muhammad adalah banyak mengandung nilai paedagogis bagi manusia.
6). Metode diskusi. Melalui metode ini manusia didik dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap sesuatu masalah.
7). Metode soal-jawab. Para ahli pikir banyak mempergunakan metode soal-jawab karena metode ini termasuk yang paling tua dalam dunia pendidikan atau pengajaran disamping metode yang lain. Dengan metode soal-jawab pengertian dan pengaruh anak didik dapat lebih dimanfaatkan, sehingga segala bentuk kesalah pahaman, kelemahan daya tangkap terhadap pelajaran dapat dihindari.
8). Metode targhieb dan tarhieb yaitu cara memberikan pelajaran dengan memberi dorongan (motivasi) untuk memperoleh kegembiraan bila mendapatkan sukses dalam kebaikan, sedang bila tidak sukses karena tidak mau mengikuti petunjuk yang benar akan mendapat kesusahan.
9). Metode taubat dan ampunan yaitu cara membangkitkan jiwa dan rasa frustasi kapada kesegaran hidup dan optimisme dalam belajar seseorang, dengan memberikan kesempatan bertaubat dari kesalahan atau kekeliruan yang telah lampau yang diikuti dengan pengampunan atas dosa dan kesalahan.
            Dengan demikian, metode pendidikan Islam yang dikehendaki oleh umat Islam itu pada hakikatnya adalah “ methode of education through the teaching of Islam” (metode pendidikan melalui ajaran islam).  Dan masih banyak lagi metode-metode yang lain yang lebil dapat kita pertimbangkan untuk dipergunakan dalam mendidik subyek didik.

5. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Jika makna pendidikan Islam telah terdistorsi oleh konsep-konsep dari Barat, maka konsepnya sudah tentu bergeser dari konsep dasar pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam mestinya tidak menghasilkan SDM yang memiliki sifat zulmjahl dan junun. Artinya produk pendidikan Islam tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya (zalim), tidak menempuh cara yang salah dalam mencapai tujuan (jahil) dan tidak salah dalam menentukan tujuan hidup.
Oleh sebab itu pendidikan Islam harus di-reorientasikan pada konsep dasarnya, yaitu merujuk kepada pandangan hidup Islam, yang dimulai dengan konsep manusia. Karena konsep manusia adalah sentral maka harus dikembalikan kepada konsep dasar manusia yang disebut fitrah. Artinya pendidikan harus diartikan sebagai upaya mengembangkan individu sesuai dengan fitrahnya. Seperti yang tertuang dalam al-A’raf, 172 manusia di alam ruh telah bersyahadah bahwa Allah adalah Tuhannya. Inilah sebenarnya yang dimaksud hadith Nabi bahwa “manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah..”
Fitrah tidak hanya terdapat pada diri manusia, tapi juga pada alam semesta. Pada keduanya Allah meletakkan ayat-ayat. Namun karena fitrah manusia tidak cukup untuk memahami ayat-ayat kauniyyah, Allah menurunkan al-Qur’an sebagai bekal memahami ayat-ayat pada keduanyaPada ketiga realitas tersebut (diri, alam dan kalam Allah yakni al-Qur’an) terdapat ayat-ayat yang saling berkaitan dan tidak bertentangan. Oleh sebab itu jika manusia dengan fitrahnya melihat ayat-ayat kauniyyah melalui ayat-ayat qauliyyah, maka ia akan memperoleh hikmah.
Agar konsep dan praktek pendidikan Islam tidak salah arah, perlu disusun sesuai dengan fitrah manusia, fitrah alam semesta dan fitrah munazzalah, yaitu al-Qur’anJika proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan fitrah, maka ia akan menghasilkan rasa berkeadilan dan sikap adil. Adil dalam Islam berarti meletakkan segala sesuatu pada tempat dan maqamnya. Artinya, pendidikan Islam harus mengandug unsur iman, ilmu dan amal agar anak didik dapat memilih yang baik dari yang jahat, jalan yang lurus dari yang sesat, yang benar (haqq) dari yang salah (batil).
Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif (ta’lim) dan meninggalkan aspek afektif (amal dan akhlaq). Pendidikan yang terlalu intelektualistis juga bertentangan dengan fitrah. Al-Qur’an mensyaratkan agar fikir didahului oleh zikir (Ali Imran191). Fikir yang tidak berdasarkan pada zikir hanya akan menghasilkan cendekiawan yang luas ilmunya tapi tidak saleh amalnya. Ilmu saja tanpa amal, menurut Imam al-Ghazzali adalah gila dan amal tanpa ilmu itu sombong. Dalam pendidikan Islam keimanan harus ditanamkan dengan ilmu, ilmu harus berdimensi iman, dan amal mesti berdasarkan ilmu. Begitulah, pendidikan Islam yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu pendidikan yang beradab.
KESIMPULAN
1. Pendidikan Islam harus di-reorientasikan pada konsep dasarnya, yaitu merujuk kepada pandangan hidup Islam, yang dimulai dengan konsep manusia. Karena konsep manusia adalah sentral maka harus dikembalikan kepada konsep dasar manusia yang disebut fitrah.
2. Pendidikan Islam yang merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis yang bertujuan untuk membentuk manusia yang: (1) memiliki kepribadian Islam, (2) menguasai tsaqofah Islam, (3) menguasai ilmu pengetahuan (iptek) dan (4) memiliki ketrampilan yang memadai.
3. Seseorang yang bersikap dan bertingkah laku (bernafsiyyah) Islami adalah seseorang yang mampu mengendalikan semua dorongan pada dirinya agar tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.
4. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif (ta’lim) dan meninggalkan aspek afektif (amal dan akhlaq). Pendidikan yang terlalu intelektualistis juga bertentangan dengan fitrah. Al-Qur’an mensyaratkan agar fikir didahului oleh zikir.
5. Menurut Imam al-Ghazzali adalah gila dan amal tanpa ilmu itu sombong. Dalam pendidikan Islam keimanan harus ditanamkan dengan ilmu, ilmu harus berdimensi iman, dan amal mesti berdasarkan ilmu.
6. Mengusai iptek dimaksudkan agar umat Islam dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah SWT dengan baik dan optimal di muka bumi ini.
DAFTAR PUSTAKA
  1. Tafsir, Ahmad, Dr.; 2004. “Ilmu Pendidikan Dalam perspektif Islam”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
  2. Arifin, H.M, Prof, M.Ed.;1993. “Ilmu Pendidikan Islam”.Jakarta: Bumi Aksara.
  3. Arifin, H.M, Prof, M.Ed.; 1976. “Hubungan timbal balik pendidikan agama”. Jakarta. Bulan Bintang.

Kemendikbud: tindak kepala sekolah lakukan pungutan

Pewarta: Derizon Yazid

Padang (ANTARA News) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa karena biaya operasional sekolah telah ada. Jika ada pungutan terlarang maka dinas pendidikan setempat diminta menindak kepala sekolah yang melakukannya.

“Sekolah di Indonesia jangan ada lagi melakukan pungutan kepada orang tua siswa,” kata Wakil Mendikbud, Musliar Kasim, di Padang, Selasa. Saat ini merupakan masa pendaftaran murid baru di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA.

Menurut dia, kalau ada orang tua siswa merasa sarana dan prasarana sekolah tidak mencukupi, maka pungutan diperbolehkan dengan musyawarah dengan orang tua siswa.

“Jika berdasarkan hasil musyawarah para orang tua siswa mau melengkapi kekurangan sarana dan prasarana sekolah, maka sah saja untuk melakukan pungutan,” ujar dia.

Kemendikbud meminta seluruh dinas pendidikan di Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua siswa menjelang tahun ajaran baru 2013-2014.

“Jika ditemukan adanya pungutan, maka dinas pendidikan agar melakukan tindakan kepada sekolah yang melakukan pungutan tersebut,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dia mengatakan, Kemendikbud berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan mempersiapkan sanksi administrasi yang menimbulkan efek jera kepada sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

“Pengawasan dan tindakan merupakan kewenangan kabupaten/kota di Indonesia terkait otonomi daerah,” kata dia.

Menurut dia, sekarang ini pemerintah memberikan bantuan dana untuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi siswa miskin.

Berdasarkan data, sekitar 13,5 juta siswa miskin di Indonesia akan menerima bantuan danauntuk kompensasi kenaikan BBM.

“Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5,9 juta pelajar,” kata dia.

Besarnya bantuan yang berikan kepada siswa jenjang pendidikan SD menerima sebesar Rp450 per tahun, Rp750 ribu untuk siswa SMP/MTS, dan Rp1 Juta untuk SMA/SMK/MA.

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli Definisi, Tujuan, Unsur, Jalur, Faktor

 

 

Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli, Definisi – Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 16)
Definisi pendidikan – Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.  (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002 : 263)

Artikel ini berjudul (Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli Definisi, Tujuan, Unsur, Jalur, Faktor)

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No.  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1)

Unsur-unsur Pendidikan 

1.  Input
Sasaran pendidikan, yaitu : individu, kelompok, masyarakat
2.  Pendidik
Yaitu pelaku pendidikan
3.  Proses
Yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain
4.  Output
Yaitu melakukan apa yang diharapkan / perilaku (Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 16)
  1. Menanamkan pengetahuan / pengertian, pendapat dan konsep-konsep
  2. Mengubah sikap dan persepsi
  3. Menanamkan tingkah laku / kebiasaan yang baru  (Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 68)
Jalur Pendidikan 
Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi :
1.  Jalur Formal
a.  Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar berbentuk  Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat

b.  Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah terdiri  atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah jurusan, seperti : SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat

c.  Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas

2.  Jalur Nonformal
3.  Jalur Informal
Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli
Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan 
Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah (2001) adalah sebagai berikut :

1.  Ideologi
Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.

2.  Sosial Ekonomi
Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

3.  Sosial Budaya
Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.

4.  Perkembangan IPTEK
Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju.
5.  Psikologi
Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.

Daftar Pustaka – Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli Definisi, Tujuan, Unsur, Jalur, Faktor

Soekidjo Notoatmodjo. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002).  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

_______.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Internet available from http://www.geocities,com/frans_98/uu/uu_20_03.htm. Accesed on April 10th 2008

Pendidikan Agama Islam > Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup

 

1.    Pendidikan Agama Islam

1.1    Pengertian dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

a)    Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan itu bermacam-macam, hal ini disebabkan karena perbedaan falsafah hidup yang dianut dan sudut pandang yang memberikan rumusan tentang pendidikan itu.
Menurut Sahertian (2000 : 1) mengatakan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Ihsan mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya (Ihsan, 1996 : 1)

Sedangkan Pendidikan Agama Islam berarti “usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam”. (Zuhairani, 1983 : 27)

Syariat islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan nabi sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita lihat bahwa pendidikan islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi lainnya, pendidikan islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh karena itu, pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan juga karena ajaran islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul selanjutnya para ulama, dan cerdik pandailah sebagai penerus tugas, dan kewajiban mereka (Drajat, 1992 : 25-28).
Pendidikan agama dapat didefenisikan sebagai upaya untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia, upaya tersebut dilaksanakan tanpa pamrih apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah (Bawani, 1993 : 65).

Ahli lain juga menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah sebagai proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa agar manusia menyadari kedudukannya, tugas dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, masyarakat dan alam sekitarnya serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (termasuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya) (Ali, 1995 : 139)

Para ahli pendidikan islam telah mencoba memformutasi pengertian pendidikan Islam, di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah :

  1. Al-Syaibany mengemukakan bahwa pendidikan agama islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
  2. Muhammad fadhil al-Jamaly mendefenisikan pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurnah, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatanya.
  3. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil)
  4. Ahmad Tafsir mendefenisikan pendidikan islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 2005 : 45)
Dari batasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) agar dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologis atau gaya pandang umat islam selama hidup di dunia.
Adapun pengertian lain pendidikan agama islam secara alamiah adalah manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat demi setingkat, pola perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian adalah berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan oleh Allah sebagai “sunnatullah”
Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmani juga harus berlangsung secara bertahap oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan dan pertumbuhan dapat tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan nilai-nilai etika islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Swt (HablumminAllah) sesama manusia (hablumminannas), dirinya sendiri dan alam sekitarnya.

b)    Tujuan Pendidikan Agama Islam

Sebelum peneliti mengemukakan tujuan Pendidikan Agama tersebut terlebih dahulu akan mengemukakan tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian pula halnya dengan Pendidikan Agama Islam, yang tercakup mata pelajaran akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
Tujuan pendidikan secara formal diartikan sebagai rumusan kualifikasi, pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik setelah selesai suatu pelajaran di sekolah, karena tujuan berfungsi mengarahkan, mengontrol dan memudahkan evaluasi suatu aktivitas sebab tujuan pendidikan itu adalah identik dengan tujuan hidup manusia.
Dari uraian di atas tujuan Pendidikan Agama peneliti sesuaikan dengan tujuan Pendidikan Agama di lembaga-lembaga pendidikan formal dan peneliti membagi tujuan Pendidikan Agama itu menjadi dua bagian dengan uraian sebagai berikut :
1)    Tujuan Umum
Tujuan umum Pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai kwalitas yang disebutkan oleh al-Qur’an dan hadits sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang dasar No. 20 Tahun 2003
Dari tujuan umum pendidikan di atas berarti Pendidikan Agama bertugas untuk membimbing dan mengarahkan anak didik supaya menjadi muslim yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari Pendidikan Agama itu.
Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan  Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hambah Allah, ia mengatakan bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus. Dengan mengutip surat at-Takwir ayat 27. Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah untuk semua manusia. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah atau dengan kata lain beribadah kepada Allah.
Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah kepada Allah, ini diketahui dari surat al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi :

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku” (Q.S al-Dzariyat, 56)

2)    Tujuan Khusus
Tujuan khusus Pendidikan Agama adalah tujuan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan Pendidikan Agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, seperti tujuan Pendidikan Agama di sekolah dasar berbeda dengan tujuan Pendidikan Agama di SMP, SMA dan berbeda pula dengan tujuan Pendidikan Agama di perguruan tinggi.
Tujuan khusus pendidikan seperti di SLTP adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut serta meningkatkan tata cara membaca al-Qur’an dan tajwid sampai kepada tata cara menerapkan hukum bacaan mad dan wakaf. Membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjawukan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah serta memahami dan meneladani tata cara mandi wajib dan shalat-shalat wajib maupun shalat sunat (Riyanto, 2006 : 160).
Sedangkan tujuan lain untuk menjadikan anak didik agar menjadi pemeluk agama yang aktif dan menjadi masyarakat atau warga negara yang baik dimana keduanya itu terpadu untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan merupakan suatu hakekat, sehingga setiap pemeluk agama yang aktif secara otomatis akan menjadi warga negara yang baik, terciptalah warga negara yang pancasilis dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1.2     Ruang Lingkup Ajaran Islam
Ruang lingkup ajaran islam meliputi tiga bidang yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak
a.    Aqidah
Aqidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah aqa’id. Arti aqidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya ini yang disebut aqidah ialah bidang keimanan dalam islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim/mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang aqidah ialah rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari Akhir dan kepada qada’dan qadar.
b.    Syari’ah
Syari’ah arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya, peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut Muamalah. Rukun Islam yang lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji termasuk ibadah, yaitu ibadah dalam artinya yang khusus yang materi dan tata caranya telah ditentukan secara parmanen dan rinci dalam al-Qur’an dan sunnah Rasululah Saw.
Selanjutnya muamalah dapat dirinci lagi, sehingga terdiri dari
  • Munakahat (perkawinan), termasuk di dalamnya soal harta waris (faraidh) dan wasiat
  • Tijarah (hukum niaga) termasuk di dalamnya soal sewa-menyewa, utang-piutang, wakaf.
  • Hudud dan jinayat keduanya merupakan hukum pidana islam
Hudud ialah hukum bagi tindak kejahatan zina, tuduhan zina, merampok, mencuri dan minum-minuman keras. Sedangkan jinayat adalah hukum bagi tindakan kejahatan pembunuhan, melukai orang, memotong anggota, dan menghilangkan manfaat badan, dalam tinayat berlaku qishas yaitu “hukum balas”
  •  Khilafat (pemerintahan/politik islam)
  • Jihad (perang), termasuk juga soal ghanimah (harta rampasan perang) dan tawanan).
  • Akhlak/etika
Akhlak adalah berasal dari bahasa Arab jamat dari “khuluq” yang artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran islam yang mengatur tingkahlaku perangai manusia. Ibnu Maskawaih mendefenisikan akhlak dengan “keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran”.
Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada tuhan, kepada nabi/rasul, kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama muslim, kepada non muslim.
Dalam Islam selain akhlak dikenal juga istilah etika. Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Amin, 1975 : 3)
Jadi, etika adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukannya  dengan sengaja dan berdasarkan kesadarannya sendiri serta dalam melakukan perbuatan itu dia tau bahwa itu termasuk perbuatan baik atau buruk.
Etika harus dibiasakan sejak dini, seperti anak kecil ketika makan dan minum dibiasakan bagaimana etika makan atau etika minum, pembiasaan etika makan dan minum sejak kecil akan berdampak setelah dewasa. Sama halnya dengan etika berpakaian, anak perempuan dibiasakan menggunakan berpakaian berciri  khas perempuan seperti jilbab sedangkan laki-laki memakai kopya dan sebagainya. Islam sangat memperhatikan etika berpakai sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Ahsab di atas.

1.3    Pentingnya Pendidikan Agama Bagi Kehidupan

Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama dan sangat dibutuhkanya agama oleh manusia. Tidak saja di massa premitif dulu sewaktu ilmu pengetahuan belum berkembang tetapi juga di zaman modern sekarang sewaktu ilmu dan teknologi telah demikian maju.
Berikut ini sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia.
a.    Agama merupakan sumber moral
Manusia sangatlah memerlukan akhlaq atau moral, karena moral sangatlah penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. Manusia tanpa moral pada hakekatnya adalah binatang dan manusia yang membinatang ini sangatlah berbahaya, ia akan lebih jahat dan lebih buas dari pada binatang buas sendiri.
Tanpa moral kehidupan akan kacau balau, tidak saja kehidupan perseorangan tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara, sebab soal baik buruk atau halal haram tidak lagi dipedulikan orang. Dan kalau halal haram tidak lagi dihiraukan. Ini namanya sudah maehiavellisme. Machiavellisme adalah doktrin machiavelli “tujuan menghalalkan cara kalau betul ini yang terjadi, biasa saja  kemudian bangsa dan negara hancur binasa.
Ahmad Syauqi, 1868 – 1932 seorang penyair Arab mengatakan “bahwa keberadaan suatu bangsa ditentukan oleh akhlak, jika akhlak telah lenyap, akan lenyap pulalah bangsa itu”.
Dalam kehidupan seringkali moral melebihi peranan ilmu, sebab ilmu adakalanya merugikan. “kemajuan ilmu dan teknologi mendorong manusia kepada kebiadapan”
Demikian dikatakan oleh Prof. Dr. Alexis Carrel seorang sarjana Amerika penerima hadiah nobel 1948 “moral dapat digali dan diperoleh dalam agama, karena agama adalah sumber moral paling teguh. Nabi Muhammad Saw di utus tidak lain juga untuk membawa misi moral, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”
W.M. Dixo dalam “The Human Situation” menulis “ Agama betul atau salah dengan ajarannya percaya kepada Tuhan dan kehidupan akherat yang akan datang, adalah dalam keseluruhannya kalau tidak satu-satunya peling sedikit kita boleh percaya, merupakan dasar yang paling kecil bagi moral”.
Dari tulisan W.M. Dixon di atas ini dapat diketahui bahwa agama merupakan sumber dan dasar (paling kuat) bagi moral, karena agama menganjurkan kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan akherat. Pendapat Dixon ini memang betul. Kalau orang betul beriman bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan yang ada itu maha mengetahui kepada tiap orang sesuai dengan amal yang dikerjakannya, maka keimanan seperti ini merupakan sumber yang tidak kering-keringnya bagi moral. Itulah sebabnya ditegaskan oleh Rasulullah Saw.  Yang artinya : ”Orang mukmin yang paling sempurna imanya ialah orang mukmin yang paling baik akhlaqnya” (Riwayat Tirmizi)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan disebabkan oleh sangat diperlukannya moral oleh manusia, karena agama bersumber dari agama. Dan agama menjadi sumber moral, karena agama menganjurkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akherat, dan selain itu karena adanya perintah dan larangan dalam agama.
b.    Agama merupakan petunjuk kebenaran
Salah satu hal yang ingin diketahui oleh manusia ialah apa yang bernama kebenaran. Masalah ini masalah besar, dan menjadi tanda tanya besar bagi manusia sejak zaman dahulu kala. Apa kebenaran itu, dan dimana dapat diperoleh manusia dengan akal, dengan ilmu dan dengan filsafatnya ingin mengetahui dan mencapainya dan yang menjadi tujuan ilmu dan filsafat tidak lain juga untuk mencari jawaban atas tanda tanya besar itu, yaitu masalah kebenaran.
Tetapi dapat disayangkan, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian terdahulu, sebegitu jauh usaha ilmu dan filsafat untuk mencapai kemampuan ilmu dan filsafat hanyalah sampai kepada kebenaran relatif atau nisbi, padahal kebenaran relatif atau nisbi bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya ialah kebenaran mutlak dan universal, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh benar, absolut dan berlaku untuk semua orang.
Tampakya sampai kapanpun masalah kebenaran akan tetap merupakan misteri bagi manusia, kalau saja manusia hanya mengandalkan alat yang bernama akal, atau ilmu atau juga filsafat (Demoikritas, 2004 : 360-460)
Kebenaran itu dalam sekali letaknya tidak terjangkau semuanya oleh manusia. Penganut-penganut sufisme, yaitu aliran baru dalam filsafat Yunani yang timbul pada pertengahan abad ke-5 menegaskan pula”. Kebenaran yang sebenar-benarnya tidak tercapai oleh manusia.
Kemudian Bertrand Rossel seorang Failosuf Inggris termasyur juga berkata “apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh ahli ilmu pengetahuan, ialah menentukan kebajikan (haq dan bathil). Segala sesuatu yang berkenaan dengan nilai-nilai adalah di luar bidang ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya “Sesungguhnya telah kami turunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran agar kamu memberi kepastian hukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu” (an-Nisa’, 105)
c.    Agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika
Prof Arnoid Toynbee memperkuat pernyataan yang demikian ini. Menurut ahli sejarah Inggris kenamaan ini tabir rahasia alam semesta juga ingin di singkap oleh manusia. Dalam bukunya “An Historian’s Aproach to religion” dia menulis, “ Tidak ada satu jiwapun akan melalui hidup ini tanpa mendapat tantantangan-rangsangan untuk memikirkan rahasia alam semesta”.
Ibnu Kholdum dalam kitab Muqaddimah-nya menulis “akal ada sebuah timbangan yang tepat, yang catatannya pasti dan bisa dipercaya. Tetapi mempergunakan akal untuk menimbang hakekat dari soal-soal yang berkaitan dengan keesaan Tuhan, atau hidup sesudah mati, atau sifat-sifat Tuhan atau soal-soal lain yang luar lingkungan akal, adalah sebagai mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung, ini tidak berarti bahwa timbangannya itu sendiri yang kurang tepat. Soalnya ialah karena akal mempunyai batas-batas yang membatasinya.
Berhubungan dengan itu persoalan yang menyangkut metafisika masih gelap bagi manusia dan belum mendapat penyelesaian semua tanda tanya tentang itu tidak terjawab oleh akal.
d.    Agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun di kala duka
Hidup manusia di dunia yang pana ini kadang-kadang suka tapi kadang-kadang juga duka. Maklumlah dunia bukanlah surga, tetapi juga bukan neraka. Jika dunia itu surga, tentulah hanya kegembiraan yang ada, dan jika dunia itu neraka tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Kenyataan yang menunjukan bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti.
Firman Allah Swt yang artinya : “Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan engkau kami coba dengan yang buruk dan dengan yang baik sebagai ujian” (al-Ambiya, 35).
Dalam masyarakat dapat dilihat seringkali orang salah mengambil sikap menghadapi cobaan suka dan duka ini. Misalnya dikala suka, orang mabuk kepayang da lupa daratan. Bermacam karunia Tuhan yang ada padanya tidak mengantarkan dia kepada kebaikan tetapi malah membuat manusia jahat. (Shaleh, 2005: 45)
Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap yang salah juga sering dilakukan orang sewaktu di rundung duka. Misalnya orang hanyut dalam himpitan kesedihan yang berkepanjangan. Dari sikap yang keliru seperti itu dapat timbul gangguan kejiwaan seperti lesu, murung, malas, kurang gairah hidup, putus asa dan merasa tidak berguna bagi orang lain. Pendidikan Agama Islam
Daftar Pustaka
Zuhaerini, 1983. Metodik Khusus Pendidikan Agama. Surabaya : Usaha Nasional.
Drajat, Zakiah, 1992. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara
Tafsir, Ahmad, 2005. Ilmu Pendidikan Dalam Persfektif Islam, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Riyanto, Yatim. 2006. Pengembangan Kurikulum dan Seputar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), IKAPI : Universiti Press.
Shaleh, Abdul, Rahman, 2005.  Pendidikan Agama dan Pembangunan Untuk Bangsa.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :  a.  bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b.  bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c.  bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d.  bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat   :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :  UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

 1.   Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

2.    Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3.    Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4.    Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5.    Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6.    Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7.    Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8.    Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9.    Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10.   Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11.   Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12.   Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapatdilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13.   Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14.   Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15.   Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16.   Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.  

17.   Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18.   Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

19.   Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20.   Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21.   Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22.   Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23.   Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24.   Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25.   Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26.   Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27.   Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28.   Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29.   Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

30.   Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. 

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4 

(1)  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2)  Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3)  Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4)  Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5)  Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6)  Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
 

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Pasal 5

(1)  Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2)  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3)  Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5)  Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.   

Pasal 6

(1)  Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2)  Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua 

Pasal 7

(1)  Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2)  Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat 

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 11

 (1)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK 

Pasal 12

(1)  Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a.  mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b.    mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c.    mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu  membiayai pendidikannya;

d.    mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e.    pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f.        menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan   batas waktu yang ditetapkan.

(2)  Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; 

b.    ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)  Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)  Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu

Umum 

Pasal 13

(1)  Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2)  Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar 

Pasal 17

(1)  Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2)  Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3)  Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah 

Pasal 18

(1)   Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2)  Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3)  Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4)  Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi 

Pasal 19

(1)   Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 

(2)  Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1)  Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2)  Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)  Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4)  Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 21

(1)  Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3)  Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4)  Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5)  Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6)  Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7)  Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. 

Pasal 23

(1)  Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

 Pasal 24

(1)  Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2)  Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3)  Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 25

(1)  Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2)  Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3)  Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.   

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal 

Pasal 26

(1)  Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2)  Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3)  Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. `

(4)  Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6)  Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Keenam

Pendidikan Informal 

Pasal 27

(1)  Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2)  Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)  Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6)  Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1)  Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2)  Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.       

(3)  Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4)  Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1)   Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3)  Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4)  Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5)  Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1)  Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2)  Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka ataureguler.

(3)  Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 32

(1)  Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2)  Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1)  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2)  Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3)  Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1)  Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 

(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)  Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4)  Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1)  Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.   

(2)  Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3)  Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4)  Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat  (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

(1)  Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)  Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3)  Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a.  peningkatan iman dan takwa;

b.  peningkatan akhlak mulia;

c.  peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d.  keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e.  tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

f.   tuntutan dunia kerja;

g.  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

h.  agama;

i.   dinamika perkembangan global; dan

j.   persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4)  Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

(1)  Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a.  pendidikan agama;

b.  pendidikan kewarganegaraan;

c.  bahasa;

d.  matematika;

e.  ilmu pengetahuan alam;

f.   ilmu pengetahuan sosial;

g.  seni dan budaya;

h.  pendidikan jasmani dan  olahraga; 

i.   keterampilan/kejuruan; dan

j.   muatan lokal.

(2)  Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a.  pendidikan agama;

b.  pendidikan kewarganegaraan; dan

c.  bahasa.

(3)  Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 38

(1)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)  Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

(3)  Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. 

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 39

(1)  Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2)  Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a.  penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b.  penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.  pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d.   perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak  atas hasil kekayaan intelektual; dan

e.   kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2)  Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a.    menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b.    mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c.    memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2)  Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4)  Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 42

(1)  Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasisesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2)  Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3)  Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 43

(1)  Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.      

(2)  Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 44

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2)  Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.  

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 

Pasal 45 

(1)  Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2)  Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1)  Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3)  Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan 

Pasal 47

(1)  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.     

(2)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)  Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1)  Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

 (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2)  Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3)  Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)  Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum 

Pasal 50

(1)  Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

(2)  Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3)  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4)  Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5)  Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6)  Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7)  Ketentuan mengenai  pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 51

(1)  Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2)  Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3)  Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1)  Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan 

Pasal 53

(1)  Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4)  Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. 

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

 Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1)  Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2)  Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.        

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1)  Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2)  Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)  Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)  Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1)   Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2)  Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3)  Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4)  Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

 Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1)  Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2)  Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1)  Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2)  Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 

Pasal 59

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2)  Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3)  Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2)  Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3)  Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.        

(4)  Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

(1)  Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2)  Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3)  Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4)  Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1)  Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2)  Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3)  Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)  Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. 

Pasal 65

(1)  Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3)  Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4)  Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1)  Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3)  Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)  Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3)  Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4)  Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).   

Pasal 68

(1)  Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)  Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)  Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4)  Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 69

(1)  Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)   Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)  terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. 

Pasal 73

 Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin. 

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. 

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003